JAKARTA - Keberadaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) dinilai telah menyimpang dari misi kelahirannya yakni membantu permodalan bagi koperasi dan UMKM di Tanah Air. Bahkan, saat ini bisa dikatakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM ini tidak jalan sama sekali sesuai misinya.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PAN, Nasril Bahar, mengatakan hal tersebut saat rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/6) sore.Nasril bahkan melihat adanya indikasi bahwa LPDB KUMKM lebih men-support perbankan. Hal ini terlihat dari banyaknya menitipkan dana kelolaanya ke beberapa bank. "Itu sama saja intermediasi perbankan lewat BLU oleh LPDB KUMKM tidak jalan," tegas dia.Nasril menduga ada rasa ketakutan dari pelaksana LPDB KUMKM dalam menyalurkan dana bergulir. Pasalnya, sudah ada yang pernah masuk penjara karena penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran dana bergulir. "Harusnya tidak perlu takut asalkan alokasi penyaluran dana bergulir sudah sesuai dengan SOP (standar operasi prosedur)," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Nasril juga mempermasalahkan posisi direktur utama yang hingga kini masih berstatus Plt alias Pelaksana Tugas. Seharusnya, di posisi strategis tersebut sudah posisi yang tetap, bukan lagi Plt. "Kapan Pak Menteri mau mengangkat Dirut LPDB KUMKM secara definitif, bukan lagi Plt?" tanya Nasril.
Anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar, Lili Asdjudireja, menambahkan, dirinya melihat masih banyak usaha mikro dan kecil yang kesulitan permodalan, meski sudah ada LPDB KUMKM. "Bayangkan, di lapangan banyak usaha mikro dan kecil yang terbelit besaran bunga sampai 30 persen," tukasnya.
Salah Kebijakan
Secara terpisah, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses), Suroto, mengungkapkan manajemen LPDB KUMKM telah membuat salah kebijakan dalam penyaluran dana bergulir. Padahal, LPDB misinya dibentuk untuk mengembangkan koperasi dan UKM. "Kalau kemudian menyalurkan dananya melalui perbankan lalu apa manfaat dari LPDB itu?" tanya Suroto.
Menurut Suroto, kebijakan tersebut bukan hanya salah sasaran. Tapi menandakan lonceng kematian dari lembaga ini. sdk/E-12