JAKARTA - Keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat tergantung pada komitmen, dedikasi, loyalitas, serta tanggung jawab sumber daya manusia (SDM) Pelaksana PKH. Sebab, SDM PKH sebagai elemen penting yang merupakan ujung tombak pelaksanaan program ini di lapangan.
Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, dalam keterangan tertulisnya usai membuka kegiatan Pemantapan dan Jambore Sosial SDM Pelaksana PKH Provinsi Bali tahun 2018, di Bali, Senin (26/11).
Kegiatan yang ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati itu berlangsung selama dua hari di Taman Harmoni Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Bali. Sekitar 309 SDM Pelaksana PKH dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali turut hadir dalam acara itu.
"Kegiatan yang rutin diadakan setiap tahun ini merupakan ajang peningkatan kapasitas SDM PKH dan evaluasi program yang diinisiasi oleh mereka sendiri," kata Harry.
Dalam arahannya, Harry menyampaikan rasa optimismenya bahwa PKH dapat memerangi kemiskinan di Indonesia selama SDM Pelaksana PKH tetap menjaga komitmen yang kuat, koordinasi yang baik, sinkronisasi, serta soliditas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
"Pada 2019 merupakan tahun yang krusial bagi kita bersama. Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh para Pendamping akan semakin besar, luas dan kompleks," terangnya.
Harry berharap, dengan terselenggaranya kegiatan tersebut akan terus memunculkan SDM PKH yang santun, berintegritas dan profesional sehingga terjadi penguatan dalam melahirkan KPM-KPM mandiri sejahtera secara terus-menerus.
Ia mengatakan upaya swadaya dari para SDM PKH Provinsi Bali atas terselenggaranya kegiatan ini, tidak lepas dari dukungan penuh seluruh pihak. "Dukungan penuh Dinas Sosial Provinsi Bali dan seluruh Dinas Sosial Kabupaten/Kota seprovinsi Bali ini semoga menjadi inspirasi. Kiranya dapat ditularkan ke provinsi-provinsi lain seluruh Indonesia."
Menjadi Kunci
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VIII DPR, I Gusti Agung Putri Astrid menyampaikan, Kementerian Sosial melalui SDM Pelaksana PKH merupakan salah satu kementerian yang menjadi kunci pembangunan Indonesia kedepan. Karena fokus pemerintah saat ini adalah pemberdayaan SDM.
"Kita bukan mengawal orang miskin tapi kita mengawal orang miskin menjadi orang yang berdaya, itu tujuan PKH ini," imbuhnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa PKH merupakan program bantuan sosial yang memiliki kontribusi besar akan capaian penurunan angka kemiskinan.
Kadis Sosial Provinsi Bali, I Nyoman Wenten menyebutkan, di Provinisi Bali angka kemiskinan menurun dari 4,24 persen menjadi 4,01 persen.
Sementara secara global, angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 10,12 persen pada 2017 turun menjadi 9,82 persen pada Maret 2018. ang/E-3