BOGOR - Kepolisian Resor (Polres) Bogor resmi menetapkan Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Irianto, sebagai tersangka kasus penyuapan setelah terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (3/3) sore.
"Statusnya sudah tersangka. Kita kenakan tindak pidananya korupsi menerima uang, sebagian bukan kewenangannya," ujar Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy, di Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/3).
Menurutnya, Irianto ditetapkan tersangka bersama satu orang stafnya berinisial FA, sedangkan empat orang lainnya yang juga terkena OTT, sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi.
Roland menyebutkan enam orang yang terdiri dari tiga pegawai negeri sipil (PNS) dan tiga pengusaha itu terjaring OTT terkait suap pengurusan izin rumah sakit di Kecamatan Cibungbulang dan vila di Kawasan Puncak Kecamatan Cisarua.
"Masih kita dalami apakah untuk mengurus dokumen yang semestinya tidak bisa keluar, terus jadi keluar. Masih dalam proses pemeriksaan," ujar Roland.
Namun, ia meluruskan bahwa dari barang bukti berupa uang senilai 120 juta rupiah yang disita, hanya 50 juta rupiah uang yang diterima Irianto pada hari itu, sedangkan sisanya 70 juta rupiah masih dalam tahap penelusuran mengenai asal-usulnya.
Kedua tersangka itu terancam dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.
Dukungan Bupati
Roland mengaku dapat dukungan penuh dari Bupati Bogor, Ade Yasin, untuk menindak para pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor yang melakukan korupsi.
"Ini salah satu dukungan Ibu Bupati terhadap penindakan korupsi yang ada di Kabupaten Bogor. Dari bupati sendiri sudah mendukung kami untuk melakukan penangkapan," ujar Roland.
Kapolres yang belum genap sebulan dilantik itu menyebutkan bahwa penindakan kasus korupsi ini dilakukan agar birokrasi di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik.
Menurut dia, kepolisian memiliki andil dalam memuluskan jalannya pembangunan di daerah.
Bupati Bogor, Ade Yasin, mengaku sudah sering memberikan peringatan kepada bawahannya agar tidak melakukan tindakan korupsi. Ia kerap mewanti-wanti pada saat melakukan rapat koordinasi (rakor). "Harus jadi pembelajaran buat semua, karena di setiap rakor selalu saya ingatkan," sebut politikus PPP itu.
Ant/P-5
