JAKARTA - PDI Perjuangan akan menetapkan beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan dalam mengusung Calon Wakil Presiden (Cawapres) sebagai pendamping Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (27/4), mengatakan beberapa aspek yang akan menjadi pertimbangan dalam menganalisis bakal Capres adalah aspek historis, komitmen di dalam membangun desain bagi masa depan Indonesia, kompetensi, hingga rekam jejak dari sosok tersebut.
"Kami lakukan analisis terhadap aspek-aspek historisnya, komitmennya di dalam membangun desain bagi masa depan, kompetensinya, track record-nya, kami lakukan analisis semua dari nama-nama yang muncul itu," kata Hasto.
Dia merujuk pada nama-nama bakal Cawapres yang disebutkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) setelah menjalankan Salat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Sheikh Zayed Solo, Jawa Tengah, Sabtu (22/4) lalu.
Nama-nama yang disebutkan Presiden itu, antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Dari hasil penilaian itu, Cawapres yang akan mendampingi Ganjar akan ditetapkan partai politik atau koalisi partai politik sesuai dengan amanat konstitusi.
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan dari perspektif ekonomi politik, korupsi adalah produk dari oligarki ekonomi, sehingga pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum saja, tetapi juga melalui demokratisasi ekonomi. "Perkuat kontrol rakyat atas perekonomian sehingga secara esensial akan menguat pula kontrol rakyat atas politik sebagai manifestasi dari demokrasi yang sesungguhnya," tegas Awan.
Dari sekian calon yang sudah masuk radar parpol itu, dia berharap para pimpinan partai memilih figur yang rekam jejaknya memperjuangkan masa depan bangsa ke depan dengan memberantas masalah-masalah seperti korupsi yang membelenggu bangsa Indonesia.
Bersih dan Jujur
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan Indonesia membutuhkan tokoh yang bisa diandalkan untuk memberantas korupsi.
Selain pemimpin yang bersih, baik, jujur, Indonesia ke depannya harus didukung oleh supporting system yang mendukung perubahan ke arah yang lebih baik. Sebab, belum tentu pemimpin yang baik bisa membuat Indonesia bersih dari korupsi. Pemimpin yang baik kalau masuk dalam sistem yang korup, juga akan terbawa menjadi korup. "Pemimpin akan mengikuti kalau sistemnya baik, transparan, dan bersih. Mereka pun akan menjadi pemimpin yang baik," kata Esther.
Sebelumnya, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan secara prinsip melihat kondisi negara saat ini terutama terkait tingginya tidak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia maka Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi, dan memiliki track record yang baik dan bersih dari korupsi.
