PBB - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres belum mengundang pemerintahan Taliban ke pertemuan yang dia selenggarakan dengan utusan khusus untuk Afghanistan dari berbagai negara di Doha minggu depan, kata seorang juru bicara PBB pada Jumat (28/4).
"Sekretaris Jenderal belum memberikan undangan kepada otoritas de facto," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, seperti dikutip dari Freshnewsasia.
Pekan lalu PBB harus menekankan bahwa pertemuan itu tidak akan fokus pada kemungkinan pengakuan internasional atas pemerintahan Taliban setelah komentar wakil ketua PBB memicu kekhawatiran dan kebingungan.
Pertemuan di Qatar pada Senin dan Selasa malah dimaksudkan untuk fokus pada menghidupkan kembali "keterlibatan internasional seputar tujuan bersama untuk masa depan yang tahan lama di ... Afghanistan," kata Dujarric.
Wakil Guterres, Amina Mohammed, telah menyarankan minggu lalu bahwa pertemuan di Doha "dapat menemukan langkah-langkah kecil itu untuk mengembalikan kita ke jalan menuju pengakuan."
Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021 ketika pasukan pimpinan AS mundur setelah perang selama 20 tahun.
Pada Desember, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang, untuk kedua kalinya, menyetujui penundaan keputusan apakah akan mengakui pemerintahan Taliban Afghanistan dengan mengizinkan mereka mengirim duta besar PBB ke New York.
Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat pada Kamis mengutuk larangan Taliban terhadap wanita Afghanistan yang bekerja untuk PBB di Afghanistan dan meminta para pemimpin Taliban untuk "segera membalikkan" tindakan keras terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan.
Taliban mengatakan mereka menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasinya yang ketat terhadap hukum Islam.Pejabat Taliban mengatakan keputusan tentang pekerja bantuan wanita adalah "masalah internal".
