Laporan HAM PBB menuduh junta militer Myanmar menciptakan "krisis hak asasi manusia abadi" dan menyerukan agar kekerasan segera diakhiri.
JENEWA - Sebuah laporan yang diterbitkan PBB pada Jumat (3/3) menuduh militer Myanmar menciptakan "krisis hak asasi manusia abadi" di negara itu dan menyerukan agar kekerasan segera diakhiri.
Sejak junta merebut kekuasaan dua tahun lalu, Myanmar terjerumus dalam kekacauan. Gerakan perlawanan melawan militer terjadi setelah penumpasan berdarah para penantang militer yang membuat negara-negara Barat kembali memberlakukan sanksi.
Laporan yang mendokumentasikan dugaan pelanggaran HAM antara 1 Februari 2022, dan 31 Januari 2023, menemukan bahwa kekerasan telah meningkat di Myanmar barat laut dan tenggara karena "serangan udara dan penembakan artileri tanpa pandang bulu, pembakaran massal desa-desa untuk menggusur warga sipil, dan penolakan akses kemanusiaan".
Taktik yang digunakan militer, kata laporan itu, dirancang untuk memutus akses kelompok bersenjata ke makanan, keuangan, intelijen, dan rekrutmen.
"Militer, yang diperkuat oleh impunitas yang terus menerus dan mutlak, secara konsisten mengabaikan kewajiban dan prinsip internasional," kata Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk, dalam sebuah pernyataan.
"Tindakan nyata dan mendesak diperlukan untuk mengakhiri bencana ini."
Pihak berwenang Myanmar tidak segera menanggapi telepon panggilan Reuters dan email untuk dimintai komentar.
Junta sebelumnya mengatakan memiliki kewajiban untuk memastikan perdamaian dan keamanan dan membantah kekejaman telah terjadi. Junta mengatakan sedang melakukan kampanye yang sah melawan teroris.
James Rodehaver, kepala tim Myanmar Kantor HAM PBB, mengatakan bahwa bentrokan bersenjata terjadi di sekitar 77 persen negara itu.
"Tidak pernah ada waktu dan situasi di mana krisis di Myanmar telah mencapai sejauh ini, seluas ini di seluruh negeri," katanya di Jenewa.
Laporan itu merekomendasikan, meminta pihak berwenang di Myanmar untuk mengakhiri kekerasan dan berhenti menganiaya lawan.
"Operasi militer harus dihentikan untuk memberikan ruang dialog yang dapat mengakhiri krisis ini," kata laporan itu.
