YANGON - Jumlah pengungsi di Myanmar telah mencapai tiga juta orang, kata PBB, sebagian besar terpaksa meninggalkan rumah akibat konflik yang dipicu kudeta militer pada 2021.
Sekitar 2,7 juta orang melarikan diri sejak kudeta yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi.
Kudeta tersebut memicu bentrokan baru dengan kelompok etnis bersenjata yang sudah mapan dan melahirkan puluhan "Pasukan Pertahanan Rakyat" baru yang gagal dihancurkan oleh militer.
"Myanmar berada di jurang krisis kemanusiaan yang semakin parah pada tahun 2024," kata koordinator PBB di negara tersebut dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Senin (6/5).
Diperkirakan sepertiga dari pengungsi adalah anak-anak, menurut pernyataan itu.
Sekitar setengah dari tiga juta orang telah mengungsi sejak akhir tahun lalu, ketika aliansi kelompok etnis bersenjata melancarkan serangan di negara bagian Shan utara, kata pernyataan itu.
Serangan tersebut merebut sebagian besar wilayah dan penyeberangan perdagangan yang menguntungkan di perbatasan Tiongkok, ancaman terbesar bagi junta sejak merebut kekuasaan.
Daerah perbatasan Myanmar adalah rumah bagi sejumlah besar kelompok etnis bersenjata, banyak di antaranya telah berperang melawan militer sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948 demi otonomi dan kendali atas sumber daya yang menguntungkan.
PBB mengatakan kekurangan dana yang parah menghambat upaya bantuan, terutama menjelang musim topan pada Mei-Juni.
Tahun lalu topan Mocha melanda negara bagian Rakhine di Myanmar barat, menewaskan sedikitnya 148 orang.
Lebih dari 355.000 orang saat ini mengungsi di negara bagian Rakhine barat, yang telah diguncang sejak November oleh bentrokan antara Tentara Arakan (AA) dan militer, kata PBB.