JAKARTA-Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) berharap berharap Perum Bulog meningkatkan pengadaan beras dalam negeri terlebih ketika harga gabah kering panen (GKP) di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).
Ketua Pataka Ferry Sitompul, mengatakan, Bulog perlu memperhatikan harga gabah yang berkembang di tingkat petani. "Ketika harga GKP di bawah HPP maka Bulog harus meningkatkan penyerapan gabah/beras dalam negeri, sedangkan saat harga GKP di atas HPP maka Bulog harus mengurangi atau menghentikan penyerapan dalam negeri,"ucapnya saat memaparkan hasil Survei Keragaan Produksi dan Harga Beras Nasional Oktober 2024, Senin (14/10)
Dari hasil survei Pataka menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produktivitas padi dari bulan Mei hingga September 2024. Rataan produktivitas padi terendah terjadi di bulan Juni 2024 yaitu 5,63 ton per hektar, dan tertinggi di bulan September yaitu 5,93 ton per hektar, dengan rataan bulanan dari Mei-September 2024 sebesar 5,79 ton per hektar.
Adapun rataan laju harga jual GKP petani mengalami kenaikan sebesar 3,27 persen per bulan dengan rataan harga jual GKP terendah terjadi di bulan Mei 2024, yaitu sebesar 5.493 rupiah per kilogram.
Kemudian tertinggi di bulan September 2024 sebesar 6.248 rupiah per kg, dengan rataan bulanan dari Mei-September 2024 sebesar 5.901 rupiah per kg. Pada Mei-Juli 2024 harga GKP petani berkisar antara 5.493-5.792 rupiah per kg, berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar 6.000 rupiah per kg.
"Dengan demikian pada periode Mei-Juli 2024 saatnya pemerintah melakukan penyerapan gabah dalam negeri yang lebih besar melalui Perum Bulog. Namun jika dilihat dari data Bapanas (Badan Pangan Nasion) terkait realisasi pengadaan beras dalam negeri, justru mengalami penurunan yang sangat signifikan di periode bulan Mei-Juli 2024,"ungkap Ferry
Sementara tambah dia, dari hasil survei Pataka menunjukkan bahwa di periode bulan Agustus sampai September 2024, posisi harga jual GKP di tingkat petani berada di atas HPP yaitu berkisar antara 6.103-6.248 rupiah per kg. "Dengan ini, seharusnya Pemerintah mengurangi penyerapan gabah/beras dalam negeri,"tegas Ferry
Selain terkait serapan, Ferry juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan. Dirinya berharap agar Badan Pangan Nasional melalui BUMN Perum Bulog menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), maupun intensifikasi program Gerakan Pangan Murah (GPM), untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan beras medium dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau. Hal tersebut dikarenakan harga beras medium di pedagang pasar sudah melebihi HET.
"Hal ini terjadi sebab beras medium lebih banyak dikonsumsi warga berpenghasilan menengah ke bawah, selain itu dalam rangka menjaga tingkat inflasi nasional,"ucapnya.
Dirinya juga berharap agar Kementerian Koordinator bidang Perekonomian RI dan Bapanas, perlu me-review besaran HPP untuk GKP. Hal tersebut memperhatikan harga jual GKP di tingkat petani yang berada di atas HPP (Rp 6.000/Kg). HPP perlu ditingkatkan dengan maksud agar Perum Bulog dapat menyerap lebih banyak GKP di tingkat petani, untuk dijadikan CPP komoditas beras, demi mendukung ketahanan pangan nasional.
