TANGERANG - Indonesia sebagai negara dengan pasar yang besar dan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yaitu 280 juta jiwa harus mampu melindungi pasar domestik dan harus mampu memasarkan produk nasional.
"Kita harus mampu menguasai pasar di dalam negeri dan terus merambah secara luas di pasar luar negeri," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Trade Expo Indonesia ke-39 Tahun 2024, di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (9/10).
Alasannya, kata Presiden, banyak negara saat ini mulai khawatir soal over produksi di Tiongkok.
"Sudah banyak dibahas secara luas soal over produksi di Tiongkok.
Banyak negara sudah mulai khawatir dan bersiap melindungi pasar domestiknya dari masuknya produk impor dari Tiongkok yang masif dengan harga yang jauh lebih murah," ucapnya.
Untuk itu, seperti dikutip dari Antara, Presiden Jokowi meminta agar pemasaran produk-produk dalam negeri jangan dilakukan dengan cara konvensional karena saat ini sudah masuk era digital.
"Pemasaran juga jangan selalu dengan cara-cara konvensional, sekarang sudah eranya digital.
Kita harus masuk secara masif ke arah sana untuk memasarkan produk-produk negara kita.
Saat banyak negara melakukan restriksi akibat perang dagang, menurut saya, di situ ada peluang.
Saat banyak negara mengalami inflasi tinggi, menurut saya, di situ juga ada peluang," katanya.
Inflasi Global
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan saat ini dunia masih belum pulih, ekonomi global masih tumbuh lambat di kisaran 2,6-2,7 persen.
Inflasi juga masih menghantui banyak negara.
"Perkiraan inflasi global di kisaran 5,9 persen," ungkap Presiden.
Sementara itu, pengamat sosial dan politik dari Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Umar Sholahudin, mengatakan pernyataan soal melindungi pasar domestik dan memasarkan produk nasional menunjukkan inkonsistensi Presiden Jokowi dalam kebijakan yang pada kenyataannya justru menimbulkan pelemahan industri dalam negeri.
"Presiden kita berkali-kali bicara proteksi pasar domestik, tapi kebijakannya berlawanan.
Salah satunya kebijakan kurangi impor.
Misalnya soal ketahanan pangan, katanya ingin melindungi beras petani lokal, tapi kenyataannya justru pemerintah mengizinkan impor beras," kata Umar.
Umar mengatakan apalagi faktanya, pasar domestik Indonesia dibanjiri produk-produk impor, terlebih lagi produk dari Tiongkok, dan itu difasilitasi dengan regulasi pemerintah.
Wajar jika industri dalam negeri dan produk domestik RI semakin mengalami pelemahan, kalau tidak dikatakan babak belur.
"Saya berharap pemerintahan ke depan, perlu ada konsistensi antara komitmen dan tindakannya, kebijakannya," tegas Umar.
