JAKARTA - Pemerintah diminta agar memberdayakan sektor swasta sebagaimana perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai upaya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi 6-7 persen. Pemberdayaan sektor swasta dalam pembangunan tersebut diyakini akan memancing lebih banyak investasi masuk ke dalam negeri. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, mengatakan pemerintah perlu menciptakan level playing field antara BUMN dan swasta.
"Pemerintah memiliki optimisme yang tinggi terhadap hilirisasi. Optimisme ini bisa menjadi peluang masuknya investasi," kata Aviliani. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, bersama dengan Wakilnya, Todotua Pasaribu, berkomitmen untuk membuat kebijakan yang pro rakyat dalam proses memajukan iklim investasi dan hilirisasi di Tanah Air.
Presiden Prabowo, kata Rosan, memberi amanat untuk menciptakan iklim investasi dan hilirisasi yang kondusif, serta dijalankan secara transparan, terbuka, memiliki akuntabilitas, dan berprinsip good corporate governance.
APBN Terbatas
Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dian Anita Nuswantara, mengatakan pemberdayaan swasta melalui pola kemitaraan swasta-BUMN memang bisa menjadi salah satu solusi pembangunan. Peran sektor swasta dinilai masih dibutuhkan dalam pembangunan nasional mengingat kemampuan APBN yang terbatas membiayai proyek infrastruktur strategis.
"Dengan makin luasnya kebutuhan masyarakat, kontribusi swasta bisa ditingkatkan melalui kemitraan BUMNswasta yang dengannya berbagai proyek pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efektif supaya memberikan manfaat luas dan jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat," kata Dian.
Untuk partisipasi yang lebih luas itu memang diperlukan dukungan pemerintah lewat regulasi, dan berbagai sumber daya yang ada dan pihak swasta, sehingga bisa memberikan dukungan modal dan teknologi. Dengan sinergi, sumbangsih keduanya bisa menjadi kesatuan yang efektif dalam mewujudkan target-target pembangunan. Sementara itu, Dosen Unika Atma Jaya, YB Suhartoko, mengatakan keberadaan BUMN seharusnya lebih terkait dengan fungsi distribusi, bukan mendorong pertumbuhan dan menjadi salah satu sumber penerimaan dalam APBN.
"Mengajak swasta untuk bekerja sama merupakan suatu keharusan, tetapi harus diawasi dan dijaga agar tidak menciptakan korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Suhartoko. Peneliti ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai peran BUMN sangat besar terhadap pembangunan di Indonesia. Namun melihat pembayaran proyek infrastruktur, banyak yang bermasalah. Sejatinya menurut Huda, harus ada keterlibatan swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur agar daya dorongnya lebih kuat
