Berlin - Partai sayap kanan Jerman, Alternative for Germany (AfD), diprediksi akan menang pemilu negara bagian untuk pertama kalinya, Minggu (1/9), demikian menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga penyiaran publik ARD.
AfD yang anti-imigran diperkirakan meraih 30,5 persen suara di negara bagian Thuringia bagian timur, sekitar 6 persen lebih unggul dibandingkan Partai Demokrat Kristen (CDU) yang berhaluan tengah-kanan.
Partai Sosial Demokrat (SPD) yang dipimpin oleh Kanselir Olaf Scholz diprediksi hanya akan meraih 7 persen suara, salah satu hasil pemilu terburuk mereka di negara bagian ini.
Mitra koalisi mereka, Partai Hijau dan Partai Demokrat Bebas yang berhaluan liberal, tidak berhasil mencapai ambang batas 5 persen yang diperlukan untuk masuk ke parlemen negara bagian.
Partai populis sayap kiri yang baru terbentuk, Bundnis Sahra Wagenknecht (BSW), diperkirakan akan meraih 16 persen suara dan menjadi kelompok terbesar ketiga di parlemen negara bagian.
Di negara bagian tetangga, Saxony, persaingan ketat sedang berlangsung, dengan jajak pendapat menunjukkan bahwa 30 persen suara diberikan kepada AfD sayap kanan dibandingkan dengan 31,5 persen yang mendukung Demokrat Kristen.
Pemerintahan koalisi kiri-liberal Scholz bersiap untuk menghadapi kekalahan besar juga di wilayah ini, di tengah meningkatnya ketidakpuasan pemilih terhadap kebijakan pemerintah Ukraina, reformasi energi yang mahal, dan kekhawatiran tentang migrasi yang tidak teratur.
Jajak pendapat keluar memperkirakan Partai Sosial Demokrat meraih sekitar 8,5 persen suara, Partai Hijau mendapatkan 5,5 persen, dan Partai Demokrat Bebas di bawah 2 persen.
Partai sayap kiri BSW pimpinan Sahra Wagenknecht diperkirakan akan raih sekitar 12 persen suara.
Pemungutan suara pada Minggu di dua negara bagian timur itu dipandang luas sebagai ujian bagi Kanselir Olaf Scholz dan pemerintahan koalisi kiri-liberalnya menjelang pemilihan umum federal tahun depan.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih khawatir tentang kesejahteraan ekonomi mereka dan menuntut tindakan yang lebih tegas dari pihak berwenang untuk menghentikan migrasi yang tidak teratur serta menangani ancaman keamanan dalam negeri.
