Untuk menjamin tingkat kepercayaan yang lebih besar pada pemerintahan Anwar, partai-partai yang berkuasa di Malaysia akan meneken pakta untuk memastikan stabilitas.
KUALA LUMPUR - Partai-partai yang berkuasa di Malaysia akan menandatangani perjanjian koalisi untuk memastikan stabilitas yang lebih besar, sebagai dorongan bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim jelang menghadapimosi percaya bulan ini.
"Pakta tersebut akan ditandatangani setelah semua pihak menyelesaikan persyaratannya," ucap Menteri Luar Negeri Malaysia, Zambry Abd Kadir, dalam konferensi pers di Putrajaya, Senin (5/12).
"Pakta ini dapat menjamin tingkat kepercayaan yang lebih besar pada pemerintahan Anwar dan kami harus menjaga setiap partai dalam pemerintahan koalisi ini," imbuh dia.
Zambry adalah Sekretaris Jenderal Barisan Nasional, blok terbesar kedua dalam pemerintahan persatuan PM Anwar, yang dipimpin oleh Pakatan Harapan.
Anwar diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 bulan lalu, beberapa hari setelah terjadi kemandekan politik karena hasil pemilu gagal menentukan mayoritas sehingga membuat partai-partai bersaing dan berebut untuk membentuk aliansi baru.
Namun saat ini Anwar telah mengepalai pemerintahan yang terdiri dari setidaknya empat kelompok politik yang berbeda dan semua itu akan menguji kekuatannya ketika parlemen pertama kali bersidang pada 19 Desember nanti.
Manuver politik berupa penekenan pakta ini adalah langkah yang berisiko jika Anwar tidak bisa mendapatkan mayoritas 112 kursi selama pemungutan suara mosi percaya, yang akan mendorongnya untuk mundur kurang dari sebulan setelah menjadi perdana menteri. Jika itu terjadi, maka Anwar akan tercatat dalam sejarah Malaysia sebagai pemimpin dengan masa jabatan terpendek.
Ungkap Penyelewengan
Sementara itu PM Anwar pada Senin mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan mengendus adanya dugaan penyelewengan berupa pelanggaran prosedural yang serius pada beberapa proyek selama masa jabatan Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri.
Penyelewengan yang diungkap oleh kementerian itu menyatakan bahwa dalam pengeluaran sebesar 600 miliar ringgit Malaysia berupamark-upyang mengalir ke pihak-pihak tertentu.
"Pengeluaran yang berlebihan telah mengakibatkan pihak-pihak tersebut membelanjakan uang secara boros," ucap Anwar yang dalam kabinet yang baru dilantik merangkap jabatan sebagai menteri keuangan.
"Sangat menarik bahwa mereka yang telah menggunakan istilah kleptokrasi sebagai kritik, padahal diri mereka sendiri terjadi banyak berkompromi. (Ada banyak) transaksi besar yang menguntungkan putra atau anak atau mertua mereka," imbuh Anwar seraya menegaskan bahwa ia akan menyelidiki dugaan korupsi ini hingga ke akar-akarnya.
Anwar pun mengatakan bahwa ia akan menyerahkan masalah ini kepada kabinet untuk memutuskannya, dan menambahkan bahwa tidak ada pembahasan tentang pembentukan Komisi Penyelidikan Kerajaan untuk menyelidiki masalah ini.
Menanggapi tudingan itu, Muhyiddin telah melontarkan sanggahan lewat media sosial. Ia menulis jika ada aliran uang dengan nilai tinggi, maka hal itu pastinya tidak akan luput dari perhatian Departemen Audit Nasional yang mengaudit pengeluaran pemerintah setiap tahun.
Muhyiddin pun menambahkan bahwa pemerintah harus berhenti mengarahkan jari pada orang lain dan mulai mencari penyelesaian masalah-masalah yang dialami masyarakat.
"Anda adalah pemerintah, jadi bertindaklah seperti pemerintah," kata Muhyiddin. ST/Bloomberg/I-1
