LONDON - Kelompok oposisi utama Inggris, Partai Buruh, mengajukan usul agar para anggota parlemen diberi hak untuk memberikan suara pada referendum kedua Brexit, sebagai bagian dari serangkaian opsi untuk mencegah "No Deal Brexit".
Amendemen yang diajukan Parlemen Inggris pada Senin (21/1) malam berisi tuntutan agar para menteri yang duduk dalam kabinet Theresa May meluangkan waktu di House of Commons untuk membahas upaya dan langkah agar penarikan Inggris dari Uni Eropa (UE) dapat berlangsung dengan tertib.
Opsi-opsi tersebut mencakup perundingan ulang kesepakatan Brexit dari Perdana Menteri (PM) Theresa May, dengan memasukkan serikat pabean Inggris-Uni Eropa yang baru, dan menciptakan hubungan yang kuat antara Inggris dengan pasar tunggal UE.
Para penghuni House of Commons juga memasukkan undang-undang untuk mengadakan pemungutan suara masyarakat, atas suatu kesepakatan yang mendapat dukungan mayoritas anggota Parlemen. Menanggapi usulan oposisi, PM Theresa May menentang pelaksanaan referendum kedua untuk membuat keputusan tentang Brexit.
"Referendum kedua Brexit akan mengancam kohesi sosial Inggris, dan inti dari strategi pemerintah tetap menegosiasikan perubahan pada masalah perbatasan Irlandia," ujarnya. Menurutnya, pelaksanaan referendum kedua akan membawa dampak buruk dan merusak kepercayaan pada demokrasi di Inggris.
Penolakan ini membuat "status perceraian" Inggris dari Uni Eropa akan semakin sulit dan tidak berjalan mulus. Pekan lalu, anggota Parlemen secara bulat menolak kesepakatan Brexit yang dibuat May dengan para pemimpin UE di Brusel. Namun, May masih yakin kesepakatan itu bisa diselamatkan, dan dia berjanji akan kembali ke Brusel untuk merundingkan kesepakatan baru yang diharapkan dapat diterima rakyat dan parlemen Inggris.
Selanjutnya, Perdana Menteri akan kembali menghadap Parlemen pada Selasa pekan depan saat anggota Parlemen punya kesempatan untuk mempertahankan usulan mereka, dan memberikan suara dalam amendemen yang memuat "Brexit Plan B". Amendemen Partai Buruh memiliki peluang kecil untuk lolos karena harus mendapatkan dukungan tambahan dari Partai Konservatif pendukung May.
Syarat itu diperkirakan akan mempersulit berbagai keinginan kubu oposisi di bawah komando Partai Buruh yang dipimpin Jeremy Corbyn. Namun faktanya, referendum kedua mulai dibahas secara terbuka dan mendapat sambutan dari para penentang Brexit.
"Ini adalah langkah besar ke depan, bahwa untuk pertama kalinya partai kami mengakui dalam amendemen Parlemen bahwa suara rakyat akan menjadi satu-satunya jalan ke depan," kata anggota Parlemen dari Partai Buruh, David Lammy, Selasa (22/1).
AFP/SB/AR-2