Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan, terdapat dua kali titik balik dalam penegakkan hukum LHK selama masa kepemimpinannya, pertama, pemberian sanksi yang tegas pada perusahaan- perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan sehingga menyebabkan efek jera dan berkurangnya hotspot di wilayah konsesi perusahaan.
Kedua, kata Menteri Siti, penegakkan hukum terhadap pembalakan liar di Papua dan Papua Barat yang saat ini terus digalakkan sehingga secara drastis mengurangi pengiriman kayu ilegal asal Papua dan Papua Barat.
Penegasan Menteri LHK ini disampaikan ketika bersama Dirjen Gakkum LHK, Rasio Ridho Sani menerima kunjungan Sekjen Association of Southeast Asian Nations (Asean) atau Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara, H. E Dato Lim Jock Hoi beserta 11 orang perwakilan tetap negara-negara Asean, kemarinKunjungan ke Intelligence Center merupakan rangkaian ekskursi rombongan Sekjen Asean dan perwakilan tetap negara anggota Asean terkait kebijakan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan pengelolaan sampah tanggal 2 - 3 Mei di Jakarta dan Surabaya.
Dalam kaitan penegakan hukum LHK, Dirjen Gakkum Rasio Ridho mengatakan, bertujuan untuk memberikan efek kejut kepada pelaku kejahatan, namun tujuan utama dalam perlindungan dan pengelolaan lestari hutan dan lingkungan hidup yakni adanya perubahan perilaku.
sur/AR-3