JAKARTA - Ketua Tim Panitia Seleksi (pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yenti Garnasih, menegaskan Pansel Capim KPK tidak pernah melakukan rekayasa proses seleksi atau dengan sengaja meloloskan orang tertentu. Dia mengatakan Pansel KPK sangat terbuka dan transparan dalam proses seleksi. "Ya nggak benerlah, masak bener sih? Gini saja, kalau menuduh tuh pakai bukti.
Mana buktinya? Bukti pemerintah merekayasa pansel tuh mana," ujar Yenti, di Jakarta, Minggu (28/7). Koalisi masyarakat sipil melemparkan sejumlah kritik kepada Pansel Capim KPK, salah satunya tuduhan soal proses seleksi yang dinilai direkayasa. Yenti malah balik bertanya, dari mana koalisi masyarakat sipil mendapatkan data soal penilaian pansel terhadap para capim KPK. "Tahunya dari mana ya? Padahal kita sangat rahasia, rapatnya saja nggak ada yang tahu. Buktinya mana? Buktinya apa?" ucapnya. Tim pansel capim KPK Periode 2019-2023 telah selesai menggelar tes psikologi untuk 104 peserta, Minggu. Hasil dari seleksi rencananya akan diumumkan pada 5 Agustus 2019.
"Tanggal 5 (Agustus), kita umumkan di (Pusdiklat) Kemensetneg lagi, jamnya kita belum tahu," kata Yenti. Yenti mengatakan, setelah ini, masih ada sejumlah tahapan yang harus diikuti oleh peserta yang lolos. Paling dekat adalah tahapan profil asesmen yang akan digelar sekitar tanggal 8-9 Agustus. Tes profil asesmen ini meliputi wawancara pribadi hingga kerja grup. "Profile asesmen, terus habis itu tes kesehatan, terus kita ada wawancara.
Setelah itu, setelah dapat nama kita serahkan ke Presiden," kata Yenti. Sementara itu, Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan gabungan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bergiat dalam isu anti korupsi, meminta Pansel benar-benar selektif dalam menyeleksi calon. Integritas dan rekam jejak calon harus jadi indikator penilaian.
"Saat ini tersisa 104 orang yang dinyatakan lolos pada tes uji kompetensi calon pimpinan KPK. Dari sisi latar belakang kandidat pun cukup beragam, mulai dari aparat penegak hukum, advokat, auditor, akademisi, dan pihak swasta," kata Kurnia Ramadhana, anggota koalisi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (28/7). Menurut Kurnia, dari awal koalisi masyarakat sipil berharap pansel calon pimpin KPK bekerja serius. Sehingga calon pimpinan hasil seleksi pansel adalah sosok yang benar-benar punya integritas dan jejak rekamnya tidak bermasalah. ags/P-4