Kepala daerah diminbta serius dalam penyediaan bantuan makanan untuk penanganan stunting. Hal ini sangat penting untuk mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada 2024.
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, meminta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk serius dalam penyediaan bantuan makanan terkait penanganan stunting. Hal tersebut penting agar target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 terpenuhi.
"Saya minta betul kepada semua ya, semua kepala daerah tak main-main dengan penyediaan makanan tambahan ini untuk penanganan stunting. Karena ini berkaitan target Pak Presiden yang 14 persen, kemudian juga jangka panjang menyiapkan generasi emas 2045," ujar Muhadjir, usai membuka seminar kesehatan, di Jakarta, Senin (20/11).
Dia menerangkan, seluruh pejabat tidak main-main menggunakan anggaran, terutama Dana Desa. Meski belum membuat standar jelas terkait bantuan makanan, tetapi pemda didorong untuk memanfaatkan pangan lokal sesuai kondisi daerah.
"Kan bisa serahkan saja ke masing-masing kelurahan. Di sana banyak orang punya ayam, kan bisa dibeli itu. Dari pada yang ga kerja itu kan bisa diberi dana pinjaman dana desa pelihara ayam, nanti telur dan daging bisa digunakan asupan gizi bagi anak dan ibu yang sedang hamil," jelasnya.
Terkait temuan bantuan makanan tambahan yang tidak layak untuk penanganan stunting di Kota Depok, Muhadjir menilai kendala transportasi jangan jadi pembenaran. Menurutnya, masalah tersebut bisa diantisipasi dengan mengoptimalkan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Dia menambahkan, Wakil Presiden, Ma'ruf Amin sudah membentuk tim untuk mengecek hal tersebut. Dia sendiri juga akan mengingatkan Walikota Depok agar kejadian tersebut tidak terulang. "Saya sudah mendapatkan berita Pak Wapres bikin tim untuk mengecek itu. Silakan saja. Karena saya kira bagus untuk dicek," tandasnya.
Tepat Sasaran
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar lebih teliti dalam memberikan bantuan pangan untuk Keluarga Risiko Stunting (KRS) agar tidak terjadi salah sasaran. Dia berharap, bantuan tersebut terjadi perbaikan gizi keluarga.
"Dengan demikian bantuan pangan tersebut harus dikonsumsi oleh anggota keluarga, jangan dijual atau salah sasaran diterima oleh keluarga yang tidak membutuhkan," katanya.
Berdasarkan Pemutakhiran Data Keluarga Indonesia tahun 2022, terdapat 13,5 juta lebih keluarga berisiko stunting di Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus menggandeng berbagai unsur agar dapat memantau pangan tersebut dikonsumsi oleh orang yang tepat.
Dia juga meminta pemerintah fokus penanganan stunting di titik hulu. Lebih khusus, untuk anak-anak yang sudah stunting tidak hanya diberikan bantuan pangan saja.
