BERLIN - Institusi Transparency International pekan lalu melaporkan bahwa pandemi korona telah memperburuk situasi korupsi di seluruh Uni Eropa (UE). Laporan ini disimpulkan berdasarkan sebuah hasil survei yang hasilnya dirilis Selasa (15/6) pekan lalu.
Dalam laporan tahunan Barometer Korupsi Global untuk UE, organisasi antikorupsi itu mengatakan bahwa perawatan kesehatan telah menjadi titik rawan korupsi, ketika warga sangat membutuhkan dukungan medis dan vaksinasi.
Transparency International yang bermarkas di Berlin, melakukan survei terhadap lebih 40.000 warga yang tinggal di 27 negara anggota UE antara Oktober sampai Desember 2020.
Survei itu menunjukkan bahwa 29 persen warga menggunakan koneksi pribadi seperti teman atau keluarga yang terhubung dengan baik untuk mendapat perawatan medis dan 6 persen warga membayar langsung uang sogok untuk mendapat perawatan kesehatan.
"Tingkat penyuapan di bidang perawatan kesehatan yang tertinggi ditemukan di Rumania (22 persen) dan Bulgaria (19 persen), sementara memanfaatkan koneksi pribadi paling sering terjadi di Republik Ceko (54 persen) dan Portugal (46 persen)," ungkap Transparency International.
Survei itu juga mengungkapkan bahwa banyak responden di UE yang juga percaya bahwa pemerintah mereka tidak menangani pandemi secara transparan. Di Prancis, Polandia, dan Spanyol, 60 persen responden atau lebih mengatakan pemerintah mereka tidak transparan.
"Nyawa bisa hilang ketika orang-orang yang punya koneksi mendapatkan vaksin Covid-19 atau perawatan medis, sebelum orang-orang yang memiliki kebutuhan lebih mendesak," laporan itu memperingatkan.
"Sangat penting bahwa pemerintah di seluruh UE menggandakan upaya untuk memastikan pemulihan yang adil dan merata dari pandemi yang sedang berlangsung," imbuh laporan itu.
Survei Transparency International menyebutkan di Hungaria dan Polandia, pemerintah telah memanfaatkan pandemi sebagai alasan untuk menghambat demokrasi dengan memberlakukan langkah-langkah yang melemahkan institusi demokrasi.
"Banyak politisi melihat krisis kesehatan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan," kata Transparency International, menunjuk pada skandal yang melibatkan beberapa anggota parlemen Jerman yang mendapat uang ketika menjadi makelar pengadaan masker.
Peningkatan Persepsi
Survei Transparency International juga menyebutkan bahwa di UE, Jerman menjadi satu dari empat negara yang mendapat penilaian terburuk untuk situasi korupsi. 26,4 persen responden percaya bahwa tingkat korupsi di Jerman meningkat selama setahun terakhir. Sedangkan lebih dari sepertiga responden menganggap korupsi pada pemerintahan federal Jerman sudah menjadi masalah besar.
Sekalipun responden di Jerman secara umum memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada polisi dan lembaga peradilan, 61,6 persen responden memiliki persepsi bahwa pemerintah Jerman sebagian besar dikendalikan oleh beberapa kelompok kepentingan besar.
Lebih sepertiga responden Jerman percaya bahwa semua atau sebagian besar pemimpin bisnis di Jerman terlibat korupsi, sementara 57,5 persen menduga bahwa perusahaan menggunakan uang atau koneksi untuk mendapatkan kontrak publik.
"Ini adalah nilai-nilai persepsi," jelas ketua Transparansi Jerman Hartmut Bumer. "Jadi tidak mencerminkan bagaimana realita masalah korupsi yang sebenarnya di Jerman," pungkas dia. AFP/DW/I-1
