JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan menegaskan partainya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menyatakan bahwa Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden Indonesia terpilih periode 2019-2024. Untuk langkah selanjutnya, akan segera mempersiapkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
"Sebentar lagi PAN akan melakukan Rakernas. Tapi dengan hasil tadi malam yang secara resmi Pak Jokowi menang dan tinggal diresmikan oleh KPU, maka saya bisa mengatakan, PAN siap untuk membantu dan mengawal Presiden Jokowi untuk memimpin sampai 2024," kata Bara saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/6).
Bara beranggapan, visi misi Jokowi-Ma'ruf cocok dengan dengan visi misi partai, sehingga bukan hal yang mustahil PAN bergabung ke pemerintahan Jokowi. Apalagi, PAN memiliki pengalaman berada di pemerintahan Jokowi dari tahun 2015 sampai Pemilu 2019. Terkait prokontra dari internal partai, Bara tak mempermasalahkan karena hal itu biasa dalam dinamika internal partai.
"Pada waktu 2015, pada waktu kami memutuskan untuk gabung ke pemerintahan Jokowi, cukup smooth, tidak ada tantangan yang berarti. Cukup smooth, berikan mandat ke ketua umum untuk menentukan langkah," tuturnya. Kendati demikian, Bara mengatakan bahwa hal terpenting saat ini adalah mengobati bangsa dari luka-luka masa kampanye dalam Pilpres dan penggunaan identitas politik yang berlebihan.
Ia pun yakin pihaknya dapat membantu menyembuhkan luka itu dengan mendukung dan mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. "Saya juga mengatakan bahwa kita harus belajar dari pengalaman Pilpres ini yang memang sangat panas menimbulkan polarisasi di lapangan," imbuhnya.
Kemudian, ia pun mengapresiasi tindakan dari Capres Prabowo yang meski kecewa tetapi tetap menerima putusan MK yang menolak seluruh gugatannya. Sebab, menurut Bara, retorika yang penuh dengan kebencian dan kekerasan itu ikut berkontribusi terhadap tensi ketegangan yang ada di lapangan dan para pendukung. "Karena, di masyarakat apa yang diucapkan oleh elit itu, juga ditiru oleh rakyat di bawah. Jadi, ini yang harus disadari semua," tandasnya.
Sementara itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengatakan bahwa kesempatan untuk partai di luar koalisi untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tidak hanya terbatas pada PAN dan Partai Demokrat, seperti yang santer diisukan saat ini.
tri/AR-3
