JAKARTA - Perkembangan teknologi khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat dua dekade terakhir telah bertransformasi menjadi ekonomi digital sehingga pertumbuhan smart city di Indonesia akan berperan penting dalam mendorong perekonomian suatu kota, bahkan negara.
"Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan TIK adalah Palapa Ring," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat menjadi Keynote Speaker pada acara Smart Citizen Day 2019, di Jakarta, Kamis (28/3).
Menurut Darmin, Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur TIK berupa pembangunan jaringan serat optik sepanjang 12.148 km di seluruh wilayah Indonesia yang terdiri atas skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang terdiri dari Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur tersebar di 57 ibukota kota kabupaten (IKK).
Selain itu, ada skema Non-KPBU di 457+3 IKK. Hingga Maret 2019, Palapa Ring Barat, Tengah, dan Non-KPBU telah beroperasi, sementara progres Paket Timur adalah 94,6 persen dan menyisakan interkoneksi di daerah laut wilayah Maluku dan Papua bagian tengah.
"Palapa Ring diharapkan dapat memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) melalui penyediaan internet berkecepatan tinggi (broadband) yang berkualitas, aman, dan terjangkau," kata Darmin.
Pengembangan TIK jelas Darmin sebagai salah satu infrastruktur yang dapat menunjang konektivitas dan juga sebagai ruang penciptaan ekonomi sehingga membuka berbagai kesempatan menjadi katalis untuk pertumbuhan berbagai platform bisnis.
Kemudian, membuka peluang usaha karena perkembangan digital telah mengubah berbagai bisnis model, salah satunya sharing economy yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dengan pemanfaatan aset secara bersama.
Tingkatkan Kesejahteraan
Selanjutnya, papar Darmin juga akan meningkatkan kesejahteraan. Aplikasi on-demand services seperti Go-jek, berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (driver, UKM, dan petani), dan inklusivitas keuangan.
bud/E-10