YOGYAKARTA - Menko Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) tengah merencanakan program Work from Bali (WFB) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kemenko Bidang Kemaritiman dan tujuh kementrian / lembaga lainnya.WFB ini kemudian diketahui dicanangkan untuk mendorong pemulihan ekonomi pariwisata di Bali.
Menanggapi program itu, pakar kebijakan publik, sekaligus Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) Fisipol UGM, Wahyudi Kumorotomo, mengatakan hal itu pemborosan keuangan negara.
Wahyudi mengingatkan anggaran yang dikeluarkan untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) terus mengalami pelonjakan.Anggaran PEN bersadarkan komitmen stimulus dengan UU No.2 / 2020 yang semula sebesar 450,1 triliun rupiah telah meningkat menjadi 677,2 triliun rupiah. Bahkan, pada tahun 2021, volume pembiayaan sudah menginjak angka 971,2 triliun rupiah.
"Makanya dengan tingkat penerimaan negara yang masih lemah, sudah seharusnya aparat pemerintah tetap berhemat," kata Wahyudi, yang memiliki gelar profesor ini.
Lebih jauh, Wahyudi menilai program WFB memiliki beberapa titik kelemahan.Pertama, Policy WFB jelas memboroskan anggaran belanja negara oleh aparatur sendiri.Hal ini kemudian dapat dikatakan menunjukkan teladan yang kurang baik kepada masyarakat luas.Kedua, meskipun WFB dilakukan dengan Prokes yang ketat, berkumpulnya banyak orang di objek-objek-objek wisata tetap berisiko penularan.
Untuk itu, alangkah lebih baik jika pemerintah memilih alternatif lain untuk mengubah pariwisata di Bali.Alternatif-alternatif tersebut dapat seperti wisata minat khusus, wisata spriritual, dan paket-paket wisata lain yang tidak menimbulkan kerumunan dan tetap aman bagi pelaku wisata di Bali.
"Tetapi tidak harus dengan membuat ketentuan agar pegawai ASN beramai-ramai melakukan rapat-rapat dan kegiatan di Bali," tegasnya.
Pada kesempatan itu Wahyudi juga mengingatkan imbauan Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar semua Kementrian / Lembaga melakukan penghematan anggaran.
