Alokasi pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai 15 triliun rupiah.
BANTEN - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa alokasi pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai 15 triliun rupiah.
"Itu di breakdown (dirinci), untuk OIKN (Otorita IKN) 5,89 triliun rupiah dan PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) 9,11 triliun rupiah," ucap Thomas Djiwandono di Serang, Banten, kemarin.
Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa angka tersebut bisa bertambah sesuai kebutuhan pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Sekali lagi, angka itu bisa berubah, tapi prinsipnya adalah banyak yang ruangnya itu diberikan diskresi-nya ke Pak Prabowo," ujarnya.
Namun, ia mengingatkan pemerintahan selanjutnya untuk tidak bertumpu pada APBN untuk mendanai IKN, mengingat anggaran pemerintah hanya ditargetkan untuk membiayai 20 persen dari total kebutuhan pembangunan ibu kota baru tersebut.
Total alokasi APBN untuk pembangunan IKN sejak 2022 tercatatsudah mencapai 76,5 triliun rupiah, yakni sebesar 5,5 triliun rupiah pada 2022, 27 triliun pada 2023, dan 44 triliun rupiah pada 2024.
Jumlah tersebut sama dengan 16,42 persen dari total dana 466 triliun rupiah yang dibutuhkan untuk proyek tersebut berdasarkan perkiraan pemerintah.
Mempertimbangkan hal itu, Thomas mengatakan bahwa pemerintahan selanjutnya harus mencari solusi jangka panjang untuk pembiayaan pembangunan IKN melalui investasi swasta.
Menurutnya, pemerintah mendatang perlu mempercepat upaya-upaya dalam menarik investasi swasta untuk pembangunan IKN, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
"Bagaimana menarik investasi lebih cepat, itu yang jadi pertimbangan. Itu tugas dari kabinet berikutnya, tentu bekerja sama dengan OIKN dan Satgas (Satuan Tugas) Pembangunan IKN," ucapnya.
Walaupun terdapat tantangan pembiayaan, Thomas meyakini bahwa pengembangan IKN akan tetap berlanjut karena Prabowo sudah berkomitmen untuk hal tersebut.
"Pak Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan bahwa Beliau komitmen IKN akan berlanjut. Pastilah Pak Prabowo mencari hal-hal supaya investasi swasta masuk, baik dari dalam dan luar negeri. Itu jadi PR," imbuhnya.
Sebelumnya, Kemenkeu mencatat realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai 18,9 triliun rupiah per 31 Agustus 2024.
Nilai realisasi itu setara dengan 43,1 persen dari total pagu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar 44 triliun rupiah. Realisasi itu akan terus meningkat setelah serah terima pekerjaan fisik mencapai 100 persen.
"IKN tahun 2024 telah direalisasikan Rp18,9 triliun dari pagu Rp44 triliun, berarti telah direalisasikan 43,1 persen," kata Wamenkeu I Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024 di Jakarta, Senin lalu. Ant/S-2
