JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan tetap menjadi yang terbesar ketiga pada 2024, yakni 99,26 triliun rupiah. Anggaran tersebut di bawah Kementerian PUPR sebesar 128,2 triliun rupiah dan Kementerian Pertahanan sebesar 123,45 triliun rupiah.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan anggaran Polri tersebut untuk menjaga kelancaran rancangan kerja Polri 2024 yang bertema menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas) dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Kami harap pagu ini akan bisa memenuhi kebutuhan dari mulai membangun sumber daya manusia, memberikan tunjangan yang memadai hingga belanja operasional untuk operasional kepolisian, dan dalam mendukung berbagai macam aktivitas penting," kata Sri Mulyani dalam Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis (6/7).
Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mendukung rencana kerja Polri pada tahun depan. Adapun isu kamtibnas yang sangat menonjol tahun depan yaitu pelaksanaan Pemilu, meski bukan satu-satunya.
Menurut Menkeu, banyak ancaman kamtibnas yang dapat berasal dari dalam dan luar negeri seperti aspek sosial, interaksi, dan teknologi, yang perlu untuk terus diidentifikasi.
Iklim Usaha
Terkait ekonomi inklusif dalam tema rencana kerja Polri, dia berharap Polri dapat menciptakan lingkungan yang sehat bagi iklim usaha. Hal tersebut karena ekonomi inklusif memiliki arti bahwa instansi publik, termasuk kepolisian, bisa terus mendukung upaya pemerataan kesejahteraan.
Dengan demikian, masyarakat terutama di level akar rumput bisa melaksanakan kegiatan ekonomi dengan terlindungi dan merasakan pentingnya kepastian sehingga mereka bisa terus mengembangkan usahanya secara baik dan birokrasi, termasuk kepolisian dan aparat penegak hukum (APH) sebagai instansi yang mendukung, tidak membebani. "Ini tentu membutuhkan sebuah pemikiran yang berorientasi pelayanan yang betul-betul prima," ucap dia.
Ke depan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menegaskan pihaknya akan terus bekerja sama secara baik dengan institusi Polri lantaran menjaga Indonesia harus dilakukan bersama seluruh kementerian/ lembaga. "Tidak ada satu instansi atau institusi bisa bekerja sendiri untuk menanganinya. Oleh karena itu, kerja sama sinergi dan kolaborasi menjadi keharusan," tegas Sri Mulyani.
Pada kesempatan lain, Menkeu berharap Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan terus memperkuat fungsi utama dari kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Penguatan fungsi dilakukan antara lain agar formulasi kebijakan fiskal yang baik mampu menciptakan dan memperluas kesempatan sektor industri di Indonesia.
Dengan begitu, Menkeu mengimbau kepada seluruh jajaran BKF untuk terus belajar dan memperbaiki kualitas pribadi dan organisasinya.
