BEIJING - Otoritas antikorupsi Tiongkok pada akhir pekan lalu mengumumkan sedang menyelidiki mantan Menteri Kehakiman yang diduga terlibat dalam upaya korupsi. Penyelidikan itu menambah makin banyak tokoh komunis terkemuka terperangkap dalam kampanye antikorupsi Presiden Xi Jinping, yang oleh para kritikus dinilai sebagai cara untuk menyingkirkan musuh politik pemimpin Tiongkok itu yang berkuasa sejak 2013.
Sebuah pernyataan dari pihak berwenang yang dilansir Channel News Asia, Fu Zhenghua yang telah memegang peran kunci di Beijing termasuk Menteri Kehakiman dan kepala Biro Keamanan Publik sedang diselidiki karena dugaan pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum.
Pernah menjadi polisi tenar di Beijing, Fu diduga telah memimpin penyelidikan korupsi terhadap Zhou Yongkang, mantan tsar keamanan yang dipenjara pada 2015 dalam salah satu kasus kampanye yang paling terkenal.
Sebaliknya, sekarang dia menghadapi penyelidikan sendiri oleh badan antikorupsi Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI).
Fu saat ini menjabat sebagai wakil direktur komite urusan sosial dan hukum di komite tetap dari badan penasihat yang sebagian besar bersifat seremonial, Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC).
Pernyataan CDDI muncul hanya beberapa hari setelah mantan Wakil Menteri Keamanan Publik, Sun Lijun, yang mengawasi keamanan di Hong Kong selama berbulan-bulan kerusuhan dikeluarkan dari partai karena korupsi.
Sun dituduh menyimpan dokumen rahasia pribadi, melarikan diri dari tugas memerangi pandemi dan membayar untuk seks, dan akan menghadapi penyelidikan dan penuntutan lebih lanjut.
Lebih dari satu juta pejabat telah dihukum di bawah kampanye antikorupsi sejauh ini, yang menjadi prioritas selama masa pemerintahan Xi.
Pada September lalu, mantan Kepala Perusahaan Minuman Keras Tiongkok, Kweichow Moutai, perusahaan minuman keras paling berharga di dunia, dipenjara seumur hidup karena menerima suap lebih dari 17 juta dollar AS.
Sementara pada tahun lalu, mantan Kepala Regulator Asuransi Tiongkok dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, juga atas tuduhan menerima suap.
UU Khusus
Dalam memerangi korupsi, Tiongkok diberitakan berencana menerapkan undang-undang (UU) khusus. Ketua Parlemen Tiongkok, Zhang Dejiang, seperti dikutip Reuters telah mengumumkan rencana itu dalam sidang pleno Kongres Rakyat Nasional yang dihadiri sekitar 3.000 anggota delegasi.
Dalam kesempatan itu, dia belum menyampaikan secara rinci perbedaan UU baru itu dengan aturan yang berlaku saat ini, tetapi menyatakan kalau regulasi baru itu mengincar praktik-praktik seperti suap dan penggelapan.
Pada umumnya, partai melakukan penyelidikan sendiri terhadap kasus korupsi sebelum menyerahkan para tersangka kepada jaksa penuntut.
