JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengadakan pertemuan silaturahmi dengan Forum Pemimpin Redaksi Indonesia di Jakarta, pada Kamis (6/7). Pertemuan ini merupakan bagian dari membangun komunikasi dan kolaborasi antara OIKN dan media massa yang lebih baik untuk saling berbagi informasi terkait progres pembangunan Nusantara.
Sekretaris OIKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya meyakini komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik dapat terjalin dengan teman-teman media melalui pertemuan berkala. Sebab masih banyak informasi yang belum diterima publik secara komprehensif, utuh, dan bermanfaat.
Di samping itu Sekretaris OIKN memohon kepada para pimpinan media untuk terus mengawal pembangunan secara kritis dan turut membantu menyebarluaskan informasi yang lebih akurat.
"Karena informasi yang bermanfaat itu untuk menumbuhkan keyakinan lebih bahwa apa yang dikerjakan itu sudah sesuai dengan peraturan dan kita harus yakin bisa diwujudkan," ujarnya.
Dalam kesempatan ini Ketua Forum Pemimpin Redaksi Arifin Asydhad menyampaikan terima kasih telah mengumpulkan para pimpinan redaksi untuk berdiskusi terkait perkembangan pembangunan terbaru Ibu Kota Nusantara. "Ini forum yang sangat baik, dari kami terima kasih," ungkapnya.
Acara berlangsung dengan akrab disertai diskusi dan informasi terkait berbagai bidang yang sedang berjalan di IKN. Silaturahmi ini juga dihadiri oleh perwakilan beberapa Kementrian dan Lembaga.
Turut hadir mendampingi Sekretaris OIKN dalam pertemuan ini yakni Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna A. Safitri, serta Tenaga Ahli Komunikasi OIKN Troy Pantouw.
Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare.
Nusantara akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara.
