Anggaran PEN perlu ditambah sebesar 100-200 trilliun dari pagu awal karena ancaman pandemi dengan varian baru membutuhkan respons, khususnya dari belanja kesehatan lalu stimulus bagi dunia usaha.
JAKARTA - Pemerintah perlu meningkatkan serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun depan. Berkaca dari tahun ini, serapannya rendah karena rendahnya efektivitas serapan anggaran di daerah.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, menegaskan pemerintah akan melanjutkan program PEN pada 2022 sesuai desain arsitektur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 dengan arah kebijakan fiskalnya, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.
"Jadi, ini (arah kebijakan fiskal di antaranya adalah) akselerasi penanganan Covid. Kita harus menyiapsiagakan sektor kesehatan kita. Kita harus siap siagakan rumah sakit, vaksinasi, dan protokol kesehatan harus kita lanjutkan. Kita tentu menjaga resiliensi, survival, akselerasi recovery dan juga tidak lupa bagaimanapun juga struktural reformasi kita harus kita lakukan, berkaitan dengan itu juga dengan reformasi fiskal harus kita jalankan," kata Wamenkeu dalam diskusi ekonomi virtual di Jakarta, Rabu (1/12).
Defisit anggaran pada APBN 2022 sebesar 4,85 persen dari PDB sebagai bentuk langkah responsif dan antisipatif serta untuk akselerasi recovery dan reformasi struktural. Target pembangunan pemerintah pada APBN 2022 di antaranya angka pengangguran yang akan diturunkan ke 5,5-6,3 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9 persen, gini rasio 0,376-0,378, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar 73,41-73,46.
"Anggaran penanganan PEN (tahun 2022) sekitar 414 triliun rupiah yang merupakan tagging atas program existing K/L, namun ini akan tetap kita sesuaikan dengan perkembangan penanganan Covid. Kita tentu tidak mengharapkan Covid-nya meningkat. Namun, kalau ternyata Covid-nya meningkat maka kita harus memiliki kesiapsiagaan sektor kesehatan, protokol kesehatan, dan juga vaksinasi yang kita lanjutkan," lanjut Wamenkeu.
Sementara itu, Direktur Celios, Bhima Yudisthira, mengatakan anggaran PEN perlu ditambah sebesar 100-200 trilliun dari pagu awal. Sebab, ancaman pandemi dengan varian barunya membutuhkan respons, khususnya dari belanja kesehatan lalu stimulus bagi dunia usaha yang terdampak, seperti perhotelan, transportasi sektor pendukung pariwisata yang akan tertinggal jauh dibanding sektor sektor usaha lainnya apabila normalisasi pemulihan di pariwisata ini sangat lambat dilakukan.
Sekarang, kata dia, pelajaran penting satu soal alokasi yang lebih besar untuk perlindungan sosial dan anggaran kesehatan termasuk fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus harian Covid. "Kedua soal kreativitas dari stimulus, maksudnya selain penambahan penambahan porsi atau mempertahankan porsi bantuan bantuan seperti bantuan subsidi upah, bantuan usaha produktif (harapannya bisa dilanjutkan) ditambah kreativitas subsidi pulsa internet bagi UMKM yang ingin masuk di ekosistem digital bantuan subsidi ongkos kirim kerja sama dengan platform digital," jelasnya.
Serapan Rendah
Terkait serapan anggaran, pada 2021 realisasi PEN sangat rendah sehingga pemerintah cenderung tidak fokus mengalihkan beberapa serapan PEN yang rendah ini, misalnya untuk meningkatkan penyaluran modal negara atau PMN ke BUMN.
"Ini kan kurang pas. Jadi, pelajarannya serapannya anggarannya didorong kemudian juga harus bisa fokus pada sektor yang masih membutuhkan stimulus dan koordinasi dengan pejabat teknis di lingkup daerah," ungkap Bhima.
