Setelah melakukan perundingan selama beberapa hari, kubu koalisi oposisi menyatakan siap menerima tawaran kesepakatan pemerintah yang memungkinkan pemerintah Malaysia berkonsentrasi memerangi pandemi dan keterpurukan ekonomi.
KUALA LUMPUR - Kubu koalisi oposisi Malaysia, Pakatan Harapan (PH), pada Sabtu (11/9)mengatakan bahwa mereka cenderung menerima kesepakatan yang ditawarkan oleh pemerintah. Pernyataan sikap ini akan mengarah pada gencatan senjata bipartisan di parlemen yang amat jarang terjadi.
Dewan kepresidenan PH mengatakan setelah melakukan pertemuan kepemimpinan menyatakan bahwa nota kesepahaman yang ditawarkan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, jika ditandatangani, akan memungkinkan anggota parlemen untuk berkonsentrasi memerangi pandemi Covid-19 dan keterpurukan ekonomi Malaysia.
Kesepakatan pemerintah-oposisi yang disebut dengan kepercayaan dan pasokan (confidence-and-supply agreement/CSA) yang isinya akan melibatkan anggota parlemen oposisi yang mendukung pemerintah, baik dengan memberikan suara mendukung atau abstain, dengan imbalan beberapa reformasi yang diusulkan oposisi.
"Pakatan Harapan cenderung menerima nota kesepahaman untuk menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian masyarakat, tergantung pada perbaikan rancangan, yang perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak sebelum dituntaskan," kata dewan kepresidenan PH dalam sebuah pernyataan.
"Mari kita gunakan semua kekuatan untuk mengatasi pandemi Covid-19, dan untuk mengatasi penurunan ekonomi yang melanda negara kita," tambah dewan tersebut.
Pernyataan itu diteken oleh para pemimpin koalisi tiga partai PH yaitu presiden Parti Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim, presiden Parti Amanah Negara, Mohamad Sabu, dan sekretaris jenderal Partai Aksi Demokrat, Lim Guan Eng.
Saat ini PM Ismail Sabri berkuasa dengan mayoritas tipis yang hanya memegang 114 kursi di antara 220 anggota parlemen Malaysia. Sedangkan PH memiliki 88 anggota parlemen di Parlemen.
Dukungan PH dalam mosi tidak percaya akan melindungi pemerintahan PM Ismail Sabri dari pembelotan yang menyebabkan runtuhnya dua pemerintahan sebelumnya.
Inisiatif Reformasi
Sikap koalisi oposisi Malaysia ini diambil setelah sebelumnya pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan dia menyambut inisiatif reformasi parlemen yang diusulkan oleh PM Ismail Sabri.
"Saya menyambut baik pernyataan PM pada Jumat (10/9) lalu tentang upaya pemerintah untuk menerapkan sejumlah perbaikan di parlemen dan administrasi pemerintah. Ini adalah awal yang baik setelah pertemuan saya serta pimpinan PH dengan Perdana Menteri pada 25 Agustus," kata Anwar Ibrahim di akun Facebook.
Dalam sebuah pernyataan singkat pada Jumat, PM Ismail Sabri mengatakan ia menawarkan reformasi kunci kepada oposisi sebagai imbalan atas dukungannya di Parlemen.
Meskipun menyambut inisiatif tersebut, Anwar Ibrahim menekankan bahwa perdana menteri masih perlu membuktikan mayoritasnya di parlemen. AFP/I-1
