Saat ini, sekitar lebih dari 160 ribu UMKM berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah secara elektronik dengan nilai transaksi paket pengadaan sebesar 74 triliun rupiah pada 2020.
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meluncurkan penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi atau securities crowdfunding. Langkah itu sebagai alternatif sumber pendanaan bagi kalangan generasi muda dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang belum bankable untuk mengembangkan usahanya.
"Pada hari ini spesial, kita meluncurkan yang kita sebut securities crowdfunding, artinya bahwa anak-anak muda yang mendapatkan Surat Perintah Kerja atau SPK dari pemerintah atau proyek-proyek pemerintah yang notabenenya secure, silahkan raising fund melalui pasar modal dengan cara yang sangat mudah, tidak perlu PT dan jumlahnya tidak perlu besar," kata Kepala OJK, Wimboh Santoso, saat pembukaan perdagangan perdana saham pada 2021 di Gedung BEI, Jakarta, Senin (4/1).
Per 21 Desember 2020, terdapat 126 penerbit yang melakukan penghimpunan dana dengan menawarkan saham melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding) senilai 178,4 miliar rupiah dan 37,2 ribu investor. Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia atau ALUDI memperkirakan 300 miliar rupiah dana akan dihimpun melalui securites crowdfunding pada 2021.
UMKM penyedia barang dan jasa pemerintah kini dapat melakukan penghimpunan dana melalui securities crowdfunding. Saat ini sekitar lebih dari 160 ribu UMKM berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah secara elektronik dengan nilai transaksi paket pengadaan sebesar 74 triliun rupiah pada 2020.
"Potensinya untuk proyek-proyek elekronik dengan pemerintah itu 74 triliun rupiah jumlahnya dan juga melibatkan sekitar 160 ribu UMKM, sehingga ini adalah potensi yang besar untuk kita raising fund di pasar modal," kata Wimboh.
Dia menambahkan, OJK bersama Organisasi Regulator Mandiri (SRO) dan pemangku kepentingan di pasar modal juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat di daerah-daerah terutama pada kaum milenial. Di samping itu juga, OJK telah menginisiasi adanya disgorgement fund.
Disgorgement Fund atau dana kompensasi kerugian investor adalah dana yang dihimpun dari pengenaan disgorgement kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan tujuan untuk diadministrasikan dan didistribusikan kepada pihak yang dirugikan atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan ihak yang dirugikan dimaksud telah mengajukan klaim dalam jangka waktu yang ditentukan.
Dorong IPO
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berharap pada 2021 semakin banyak perusahaan yang mencari dana di pasar modal meski di tengah situasi pandemi.
"BEI menargetkan 30 perusahaan akan melakukan IPO (penawaran saham perdana) pada 2021 dan kami berharap jumlah dananya bisa cukup signifikan. Apalagi SBN saat sekarang sudah sangat rendah, sehingga tentunya dengan SBN yang rendah ini yang yield-nya sekitar 3,64 persen, bisa mendorong lebih banyak IPO lagi ataupun mencari dana dari pasar modal," ujar Menko Airlangga saat membuka perdagangan di BEI, Jakarta, Senin (4/1).
Menko Airlangga menuturkan di samping pemulihan ekonomi Indonesia dan ekonomi global pada tahun ini, optimisme juga terlihat di pasar modal sejalan dengan penurunan risiko ketidakpastian di pasar keuangan global yang tecermin dari volatility index dan credit default swap yang sudah semakin membaik.
"Dan IHSG diprediksi bisa mencapai 6.800 atau pun ke 7.000 di akhir Desember 2021. Hal tersebut mengingat pada 22 Desember sempat menyentuh di 6.165 walaupun di akhirnya sedikit di bawah 6.000," kata Menko Airlangga. mad/Ant/E-10
