OIKN melakukan pemetaan bagi pelaku usaha masyarakat lokal dan pemetaan kebutuhan masyarakat dengan melakukan pelatihan berbasis dunia usaha.
TENGGARONG - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyinkronkan penganggaran untuk program pemberdayaan masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) karena ada beberapa kawasan yang bersinggungan dengan IKN.
"Tujuan kunjungan kerja ini menjalin komunikasi dan silaturahim, terutama ingin menyinkronkan penganggaran pemberdayaan masyarakat di IKN," ujar Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kedeputian bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Conrita Ermanto, di Tenggarong, Selasa (16/10). Seperti dikutip dari Antara, Conrita mengatakan pemberdayaan masyarakat tersebut akan diterapkan di 22 desa dan 31 kelurahan dengan total wilayah yang didiami masyarakat seluas 265 ribu hektare.
Conrita mengatakan ada beberapa wilayah di Kukar yang masuk dalam wilayah IKN, seperti Kecamatan Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, Loa Kulu, dan Kecamatan Loa Janan. "Tentunya perlu kesepahaman dan tindak lanjut dalam pemecahan masalah, baik mengenai sistem administrasi, pembiayaan, dan lainnya, apalagi dalam masa transisi sebelum otorita dijadikan otorita khusus. Ada enam urusan wajib dan 18 urusan umum yang masih dilakukan oleh pemerintah pusat," katanya.
Pihaknya saat ini sedang menyusun peraturan daerah mitra yang akan bekerja sama, yaitu mitra utama seperti Provinsi Kaltim dan Pemkab Kukar, dengan dua variabel yang akan dikerjasamakan dan dibuatkan perjanjian kerja sama di masing-masing deputi. Conrita melanjutkan OIKN juga ingin membangun sumber daya manusia, yaitu mencerdaskan masyarakat lokal, bahkan dalam hal ini OIKN telah melakukan pelatihan tenaga kerja lokal melalui Balai Vokasi Samarinda, Balai Diklat Besar Vokasi di Semarang, Medan, dan Disnaker Kukar.
Lakukan Pemetaan
Pihaknya juga melakukan pemetaan bagi pelaku usaha masyarakat lokal, pemetaan kebutuhan masyarakat dengan melakukan pelatihan berbasis dunia usaha, dunia industri, perhotelan, rumah sakit, dan tempat hiburan. Kunjungan tim OIKN yang dipimpin Conrita ini diterima Asisten III bidang Administrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Kukar, Dafip Haryanto, didampingi Kepala bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kukar, Gamal Abdul Aziz.
Kemudian Kepala bidang Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lembaga Adat DPMD Kukar Azmi Riyandi Elvander, Perwakilan Disnaker Lukman, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Bagian Pembangunan Agnes, Bagian Kerja Sama Setkab Kukar dan beberapa dinas terkait di Kukar. Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan sebanyak 101 persil atau bidang tanah dengan batas tertentu diperuntukkan lahan investasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Kota Nusantara, Ibu Kota baru Indonesia berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, ditawarkan kepada UMKM.
"Kami susun mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP) lahan investasi di KIPP, terutama ada prioritas bagi UMKM. Selayaknya investor pelopor dengan sedikit modifikasi untuk dukung geliat UMKM di Kota Nusantara," kata Basuki.
Mekanisme tersebut disusun mengacu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024, menyangkut percepatan pembangunan IKN. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, OIKN membuka peluang investasi kepada UMKM dan badan usaha perseorangan di KIPP Ibu Kota baru Indonesia. Sebanyak 101 dari 493 persil peruntukan lahan investasi ditawarkan kepada UMKM dan badan usaha perseorangan, lahan berpotensi yang dialokasikan untuk UMKM dan badan usaha perorangan itu disosialisasikan bersama forum investor.
