JAKARTA - Normalisasi sungai di sisi Barat, salah satunya di Kali Angke, Jakarta Barat, dikebut. Agustus 2020 ditargetkan pembebasan selesai. Kawasan ini dinilai selalu menjadi langganan banjir karena kapasitas sungai tidak lagi mampu menampung air hujan.
"Di lokasi tersebut memang daerah banjir gara-gara ada beberapa titik bidang yang belum kena sheetpile (normalisasi dengan dinding turap). Kita terkendala oleh pembebasan lahan. Tadi, Pak Wakil Gubernur meninjau ke sana dan memberi arahan supaya segera diselesaikan bidang-bidang yang belum kita bayarkan," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Jusuf, di Jakarta, Kamis (9/7).
Diakuinya, dalam peninjauan aliran air sisi Barat ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menemui pemilih lahan yang lokasinya akan digunakan untuk kepentingan umum tersebut. Dia memastikan pemilik lahan telah setuju untuk dibebaskan dengan harga appraisal agar normalisasi Kali Angke segera dikebut.
"Dari Kementerian PU PR juga sudah siap, kan kita lihat banyak dinding turap yang sudah ditaruh di pinggir-pinggir kali itu. Kalau kita sudah bayar, kan kita bebaskan, nanti dari Kementerian akan melanjutkan normalisasi kali itu," kata Juaini.
Pihaknya memastikan pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Angke itu akan dilakukan paling telat Agustus ini. Sedikitnya, tegas Juaini, ada delapan bidang lahan yang akan segera dibebaskan tahun ini dengan luas sekitar 300 meter persegi per bidang.
"Ada delapan bidang yang sudah siap kita bayarkan. Luasnya beragam, ada yang 300 meter persegi dan lainnya. Nanti ada harga appraisal. Tapi di titik itu, lahan yang belum kita bayarkan mencapai 8000 meter persegi. Lebih lanjutnya, kita akan koordinasi dengan Kementerian PUPR," tegas Juaini.
Wagub meninjau di beberapa titik banjir di wilayah DKI Jakarta. Setelah beberapa hari lalu, dilakukan peninjauan di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, saat ini dia melakukan peninjauan di sepanjang aliran Kali Angke di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Kedoya Utara dan Duri Kosambi, Jakarta Barat.
Menurut Wagub, untuk pencegahan dan penanganan banjir, harus dilakukan beberapa langkah percepatan. Mulai dari pembebasan lahan, pembangunan sheet pile dan sistem polder yang dilakukan dengan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov DKI Jakarta baik untuk pembiayaan maupun teknis pengerjaannya. n pin/P-5
