Jakarta - Kepala Badan Keahlian (BK) DPR Johnson Rajaguguk secara resmi menutup acara Simposium Nasional 'Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan' di Hotel Crown Jakarta, Selasa (31/07). Johnson berharap hasil simposium nasional kali ini dapat bermanfaat dan bisa benar-benar diimplementasikan dalam pembentukan Undang-undang.
Dalam sambutannya Johnson mengungkapkan, simposium kali ini merupakan upaya untuk perbaikan pembuatan Undang-Undang yang lebih berasaskan pada nilai-nilai Pancasila. Acara ini menghasilkan dua rekomendasi inti; Pertama, agar kementerian-kementerian secara langsung menggunakan parameter yang dihasilkan simposium ini dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, baik di pusat maupun di daerah.
Kedua, rekomendasi kepada DPR dan pemerintah ini bertujuan untuk melakukan penguatan kelembagaan, dengan melakukan pre-review melalui perubahan undangundang yang ada. "Dari simposium ini telah kita peroleh rekomendasi yang telah diskusikan oleh 27 ahli yang hadir dalam simposium ini.
Kemudian melalui proses prasimposium, dan diskusi lanjutan, jadi saya kira sudah cukup matang," kata Johnson saat memberikan sambutan dalam penutupan Simposium Nasional di Jakarta, Selasa (31/7). Atas dasar ini, Johnson menegaskan kegiatan simposium menjadi penting untuk mengupayakan bagaimana mendefinisikan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan dalam evaluasi peraturan perundang-undangan, serta parameter apa yang harus digunakan dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang- undangan tersebut.
Persoalan menginstitusionalisasikan Pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundangundangan, merupakan tugas semua komponen bangsa dan lembaga negara, termasuk DPR dan BPIP. Terkait hal ini dibutuhkan instrumen dan parameter untuk menilai dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang akan dan telah dibuat apakah bertentangan dengan Pancasila atau tidak.
Meskipun demikian, ia mengatakan tetap membutuhkan peran legal drafter dalam rangka menginstitusionalisasikan Pancasila di dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Hal senada diungkapkan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang BK DPR Inosentius Samsul mengatakan, rekomendasi tersebut masih bersifat umum, tetapi sangat dinamis untuk melakukan review terhadap beberapa draf RUU yang sedang disiapkan. rag/AR-3