SRI MULYANI INDRAWATI, Menteri Keuangan
JAKARTA - Bantalan sosial yang akan dikucurkan pemerintah dinilai terlalu kecil. Jika tak ditambah, jumlah masyarakat miskin akan bertambah seiring kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pemerintah akan memberikan tiga bantalan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM dengan total sebesar 24,17 triliun rupiah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga yang terjadi secara global.
"Kami baru saja membahas dengan Bapak Presiden mengenai pengalihan subsidi BBM. Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM sebesar 12,4 triliun rupiah," kata Menkeu usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Senin (29/8).
Menkeu menjelaskan BLT tersebut akan segera dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebesar 150 ribu rupiah selama empat kali dengan total BLT yang diberikan sebesar 600 ribu rupiah untuk setiap penerima.
"Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu 300 ribu rupiah pertama dan 300 ribu rupiah kedua. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran 12,4 triliun rupiah," ujar Menkeu.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta rupiah per bulan melalui pemberian bantuan subsidi upah sebesar 600 ribu rupiah dengan total anggaran sebesar 9,6 triliun rupiah.
"Nanti Ibu Menakertrans akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," kata Menkeu.
Di sisi lain, Pemerintah Daerah diminta melindungi daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dimana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 2,17 triliun rupiah untuk subsidi sektor transportasi, antara lain angkutan umum, ojek, dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.
Kemiskinan Meningkat
Menanggapi itu, Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti menilai angka 24,17 trilliun rupiah itu tidak cukup karena harus dihitung berapa dampak bantalan sosial bisa mempertahankan daya beli masyarakat. Dia meyakini jumlah masyarakat miskin bakal bertambah apabila tak ada perubahan kebijakan.
Karenanya, dia mengusulkan untuk menaikkan upah demi mempertahankan daya beli masyarakat, kendati juga memicu inflasi. Sebab, bantalan sosial ini bersifat hanya sementara alias tak permanen. Artinya, masyarakat harus disiapkan untuk bisa tahan dengan kenaikan harga BBM yang secara berkala akan dilakukan. Menurutnya, fiscal space atau ruang fiskal APBN makin sempit.
Dia pun mengatakan masyarakat penerima bansos juga harus diarahkan untuk menggunakan bantalan sosial ini untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif. "Sehingga ketika ada kenaikan harga BBM yang kedua dan seterusnya maka tidak kaget, dan masyarakat harus lebih tough terhadap inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga BBM," ungkapnya.
