Kemenkopolhukam menegaskan netralitas TNI, Polri, dan ASN sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai komitmen menjunjung tinggi demokrasi.
PALU - Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) mengatakan netralitas TNI/Polri dan aparatur sipil negara penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 sebagai bentuk menjunjung tinggi demokrasi.
"Mari kita mematuhi aturan perundang-undangan dan apa yang menjadi ketentuan harus dijalankan," kata Staf Ahli Kemenkopolhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi Irjen Pol Andry Wibowo dalam Rapat Koordinasi Penguatan Netralitas TNI/Polri dan ASN di Palu, Rabu (22/11).
Ia mengemukakan TNI dan Polri berkewajiban dan bertanggung jawab atas keamanan maupun ketertiban dalam penyelenggaraan pesta demokrasi sebagai agenda besar bangsa.
Oleh sebab itu, katanya, sebagai aparatur negara maka institusi dan jajarannya harus mampu menjalankan aturan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, dan komitmen menyukseskan pemilu.
"Seluruh pemangku kepentingan harus menyukseskan agenda nasional ini (pemilu). Luber, jujur, dan adil sebagai asas penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," ujarnya.
Menurut dia, menjaga netralitas dari kegiatan politik praktis adalah bagian dari partisipasi aparatur negara menyukseskan pemilu, termasuk menjamin kelancarannya. "Saya mengingatkan aparatur negara agar bijaksana dalam menggunakan media sosial dengan tidak mengunggah status, foto maupun video yang berpotensi pelanggaran karena informasi di kanal media sosial sangat masif," tutur Andy.
Bukan Hal Sulit
Menkopolhukam Mahfud MD meyakini netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Pemilihan Umum 2024. "Kan sudah dibentuk poskonya ya, Posko Netralitas TNI. Saya kira itu berjalan," kata Mahfud usai menghadiri pelantikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Mahfud juga meyakini Jenderal Agus Subiyanto selaku Panglima TNI yang baru akan bersikap netral pada pemilu mendatang. "Ya,ya, saya sudah kenal semuanya," kata Mahfud.
Dia pun menyampaikan harapan agar institusi TNI di bawah kepemimpinan Jenderal Agus Subiyanto bisa semakin baik.
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menegaskan pentingnya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menjaga netralitas TNI menjelang tahun politik terkait Pemilu 2024.
"Ya, (pesannya soal) netralitas saja, selalu itu. Jelang pemilu selalu netralitas dituntut bagi anggota TNI," kata Wiranto usai menghadiri acara pelantikan panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Menurut Panglima ABRI periode 1997-1999 itu, membangun netralitas TNI bukanlah tugas yang sulit karena disiplin TNI sangat kuat, sehingga perintah atasan akan selalu diikuti oleh bawahannya.
Dalam menjalankan tugas sebagai panglima TNI, menurut Wiranto, Agus tidak akan kesulitan karena semua konsep sudah terprogram dengan baik dan selalu ada keberlanjutan program kerja. "Kan beda dengan pemerintahan sipil, ya, lewat pemilihan," ujar Wiranto.
