JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyanggupi permintaan para nelayan untuk mengeruk dan meninggikan lampu haluan di Pelabuhan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Dalam kunjungannya ke Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI), Kabupaten Lamongan, Kamis (6/5), Presiden Jokowi awalnya mendapat kabar bahwa produksi perikanan yang dihasilkan para nelayan berjalan normal. Namun, Jokowi mendengar bahwa nelayan mengeluh karena air laut yang semakin dangkal di pelabuhan.
"Bahwa kondisi nelayan di sini tidak ada masalah dan bisa melaut seperti biasanya, normal. Hasilnya juga normal. Tetapi, tadi ada keluhan mengenai pendangkalan di pelabuhan, di dua lokasi yang dimintakan untuk dikeruk dan saya sudah sampaikan," kata Presiden.
Dalam dua hingga tiga bulan ke depan, Presiden menyatakan akan melakukan pengerukan di sekitar pelabuhan. Kemudian, nelayan juga meminta peninggian lampu haluan di pelabuhan. "Sudah saya sanggupi dan kita harapkan beberapa perbaikan tadi nanti bisa meningkatkan perbaikan kesejahteraan nelayan karena mau berlabuh, mau bongkar, lebih mudah," ujar Presiden.
Selepas dari PPDI Brondong, Presiden dijadwalkan meninjau pabrik pengolahan makanan laut yang menjalankan ekspor hasil olahan ke mancanegara.
Kabupaten Lamongan sendiri memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Pada tahun 2020 lalu misalnya, sektor perikanan budidaya setempat mampu menghasilkan sebesar 59.728,16 ton. Sementara dari sektor perikanan tangkap, pada tahun 2020 lalu kabupaten tersebut mencatatkan produksi sebesar 76.692,96 ton.
Turut hadir dalam acara kunjungan dan dialog tersebut antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
Pengolahan Sampah
Setelah itu, Kepala Negara menuju Surabaya mengunjungi fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Fasilitas yang akan dijadikan percontohan bagi pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik di daerah-daerah lain tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Saya sangat mengapresiasi instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Nanti kota-kota lain akan saya perintah supaya tidak usah ruwet, lihat aja di Surabaya, tiru, kopi," ujar Presiden.
Sejak 2018, Presiden telah berupaya menyiapkan sejumlah payung hukum bagi daerah untuk bisa merealisasikan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik tersebut. Lebih jauh lagi, keinginan untuk bisa memiliki fasilitas tersebut sudah ada sejak tahun 2008 saat Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.
"Saya siapkan Perpresnya, saya siapkan PP-nya, untuk apa? Karena pengalaman yang saya alami sejak tahun 2008 saya masih jadi wali kota kemudian menjadi gubernur, kemudian jadi Presiden, tidak bisa merealisasikan pengolahan sampah dari sampah ke listrik seperti yang sejak dulu saya inginkan di Kota Solo waktu menjadi wali kota," jelasnya. n Ant/E-9
