Situasi tegang yang terjadi di antara pemerintah Myanmar dan militer ini dapat terjadi karena pasukan militer di negara tersebut menuduh pemerintah tealah berbuat curang pada pemilihan parlemen di November 2020 lalu.
Perebutan kekuasaan diumumkan secara langsung oleh Panglima Tertinggi Tatmadaw, Jenderal Min Aung Hlaing. Pada momen tersebut ia juga telah menuding adanya aksi kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum pada tahun 2020 lalu, di mana partai Suu Kyi memperluas mayoritas parlemennya dengan mengorbankan perwakilan militer.
Maka dari itu kepala Junta Myanmar, Min Aung Hlaing, akan memperpanjang keadaan darurat di negara itu selama enam bulan lagi.
Hal tersebut disampaikan oleh media pemerintah Myanmar yang mengatakan pada hari Senin dan melaporkan bahwa dewan pertahanan dan keamanan nasional Junta telah memberikan persetujuannya.Junta pertama kali mengumumkan keadaan darurat setelah merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada Februari tahun lalu.
"Anggota (dewan keamanan) dengan suara bulat mendukung proposal untuk memperpanjang periode keadaan darurat yang dinyatakan selama enam bulan lagi," lapor Global New Light of Myanmar."Di negara kita, kita harus terus memperkuat 'sistem demokrasi multi-partai yang sejati dan disiplin' yang merupakan keinginan rakyat," kata surat kabar itu mengutip Min Aung Hlaing.Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, dengan konflik menyebar ke seluruh negara Asia Tenggara setelah tentara menghancurkan sebagian besar protes damai di kota-kota.
Seperti yang dilansirkan oleh Reuters, bahwa Junta mengatakan telah mengambil alih kekuasaan karena adanya tindakan kecurangan pada pemungutan suara dalam pemilihan umum November 2020. Pada saat itu yang terjadi bahwa pemilihan dimenangkan dengan mudah oleh partai pemenang Nobel Aung San Suu Kyi. Kelompok pemantau pemilu tidak menemukan bukti kecurangan massal.
Militer telah berjanji untuk mengadakan pemilihan baru pada Agustus 2023. Meskipun jadwal telah tergelincir dan lawan tidak percaya pemilihan yang direncanakan akan bebas dan adil.
Junta militer Myanmar mengambil alih kendali negara dalam kudeta sejak Senin, 1 Februari 2021. Mereka menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis dengan menangkap Kanselir Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan beberapa tokoh senior Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam sebuah penggerebekan dini hari.
