SINGAPURA - Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada hari Jumat (19/7), disebut sangat menyimpang dari jalur yang benar dalam hal mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang antara lain akan mengangkat masyarakat miskin di seluruh dunia.
"Dengan hanya enam tahun untuk mencapai target global ini, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk mencapainya," kata Presiden Majelis Umum PBB (UNGA), Dennis Francis, dalam sebuah wawancara media selama kunjungan resmi ke Singapura.
Dikutip dari The Straits Times, sasaran dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi pada 2015 dirancang untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang pada tahun 2030, dengan mengatasi isu-isu seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, perdamaian, dan keadilan.
"Meskipun isu-isu perdamaian dan keamanan masih ada tanpa adanya solusi definitif pada periode ini, kita tidak dapat menunda dan/atau mengabaikan kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan," tambah diplomat karier Trinidad dan Tobago tersebut.
Semakin Besar
Dengan perang di Jalur Gaza dan Ukraina yang mendominasi perhatian dunia dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara anggota PBB telah mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk keamanan.
Hal ini memperparah kesenjangan pembangunan yang semakin besar sejak pandemi Covid-19.
Sebuah studi Bank Dunia pada 2023 menunjukkan pandemi menghambat tumbuh kembang jutaan anak-anak dan kaum muda di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Francis berharap para pemimpin dunia akan "berkomitmen kembali" dan "mempercepat" kemajuan mereka dalam SDGs 2015 pada KTT Masa Depan di bulan September, sambil mempertimbangkan isu-isu baru yang telah masuk dalam agenda pembangunan.
"Disadari atau tidak, setiap kali Anda pergi ke supermarket, Anda membayar perang di Ukraina dan Gaza. Karena rantai pasokan global terus terganggu dan harga pun naik," kata Francis merujuk bagaimana lingkungan geopolitik saat ini berdampak pada setiap orang.
Menyebut Singapura sebagai "suara akal sehat, keseimbangan, dan rasa hormat" di panggung internasional. Dia menambahkan, Singapura memberikan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan di antara negara-negara dalam hal selalu memastikan bahwa kepentingan negara-negara berkembang, khususnya, dilindungi.