Negara-negara Arab yang menghentikan hubungan diplomatik dengan Qatar, merasa kecewa atas respons dari Doha dan memutuskan untuk meneruskan isolasi, namun tak menjatuhkan sanksi baru terhadap pemerintah Qatar.
DOHA - Empat negara-negara Arab yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Doha, memutuskan untuk tidak akan menjatuhkan sanksi baru terhadap pemerintah Qatar, Rabu (5/7). Akan tetapi, respons negatif dari pemerintah Qatar atas 13 tuntutan mereka, sangat mengecewakan dan boikot terhadap pemerintah Qatar akan berlanjut.
Sehari sebelumnya, pemerintah Qatar menuding Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Mesir, telah jelas-jelas melakukan serangan dan tuduhan yang diarahkan pada Doha pada 5 Juli lalu, dirancang untuk menciptakan sentimen anti-Qatar di Barat. Pemerintah Qatar dituduh telah mendukung terorisme dan bersekutu dengan Iran, musuh di kawasan Timur Tengah. Tuduhan itu ditampik oleh pemerintah Qatar.
"Secara keseluruhan respons pemerintah Qatar negatif dan tidak ada isinya. Kami menemukan respons mereka tidak memberikan alasan bagi pemerintah Qatar untuk mundur dari kebijakan-kebijakannya. Boikot ekonomi dan politik akan berlanjut hingga pemerintah Qatar mengubah kebijakan-kebijakannya lebih baik," kata Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry, setelah melakukan pertemuan di Kairo, Rabu (5/7) waktu setempat.
Kepada para wartawan, Menlu Sameh menyatakan bahwa respons Doha menggambarkan sebuah kegagalan dari sebuah situasi yang gawat. Negara-negara Arab berharap, kebijaksanaan akan segera terjadi dan pemerintah Qatar pada akhirnya akan membuat keputusan yang tepat.
Sedangkan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, mengatakan akan mengambil tindakan dalam menghadapi pemerintah Qatar pada waktu yang tepat dan akan sejalan dengan hukum internasional. Namun demi kepentingan masa depan, pihaknya akan tetap menjalin komunikasi.
"Kami adalah negara-negara berdaulat dan kami memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah yang sejalan dengan hukum internasional," kata Menlu al-Jubeir.
Sementara itu Menlu UEA, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, mengkritik pemerintah Qatar dengan mengatakan Doha hanya tertarik pada langkah penghancuran, hasutan, ekstremisme dan terorisme. Pemerintah Qatar pun menyangkal kritikan ini.
Jawaban Pemerintah Qatar atas 13 tuntutan dari Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir, tidak dipublikasi ke publik. Menteri Negara Urusan Luar Negeri UEA, Anwar Gargash, lewat akun media sosial Twitter miliknya mengatakan Doha telah menghadapi isolasi yang lebih besar, keputusan yang dijatuhkan secara bertahap dan rusaknya reputasi jika tidak memenuhi tuntutan mereka.
"Pesan dari pertemuan di Kairo pada Rabu (5/7), adalah tidak ada toleransi bagi terorisme, sebuah pesan yang sangat kuat dari dunia Arab kepada komunitas internasional. Pemerintah Qatar tidak boleh melewatkan hal ini," kata Gargash.
Pertemuan Manama
Usai pertemuan di Kairo, Mesir, para menlu negara Arab berencana akan melakukan pertemuan lanjutan di Ibu Kota Manama, Bahrain, untuk membahas tindakan atas respons negatif dari Qatar. Belum ada tanggal pasti kapan pertemuan di Manama ini akan dilaksanakan.
Krisis diplomatik negara-negara Arab dengan Qatar sendiri disikapi secara mendua oleh negara-negara Barat karena mereka memiliki kepentingan di bidang energi dan keamanan dengan dua pihak yang berseteru.
Terkait krisis diplomatik ini, hanya Turki yang terlihat berpihak pada Qatar. Turki saat ini memiliki pangkalan militer di Doha dan dalam krisis ini telah mengirimkan pasokan kebutuhan bagi warga Qatar yang sejak diberlakukan embargo kesulitan mendapat bahan-bahan pokok.
Sementara sikap Amerika Serikat (AS), mendua karena AS memiliki juga pangkalan militer di Qatar untuk menangkal kekuatan Iran di kawasan Timur Tengah serta memiliki kepentingan mengamankan pasokan energi. uci/Rtr/I-1
