Lithuania memberlakukan keadaan darurat yang lebih ketat pada hari Kamis (10/3) sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina, membatasi hak untuk kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, dalam apa yang dikatakan para kritikus sebagai kendala terberat pada kebebasan pribadi sejak zaman Uni Soviet.
Pemerintah di Lituania, anggota NATO dan UE yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, mengumumkan keadaan darurat pada 24 Februari setelah Rusia menginvasi Ukraina, khawatir Moskow dapat mengancam Lituania dan mengerahkan tentara di sepanjang perbatasannya dengan Rusia dan Belarus.
Undang-undang baru, yang disahkan parlemen dengan 71 suara setuju dari 117 suara, melarang acara publik untuk mendukung "tindakan Rusia atau Belarusia yang menyebabkan keadaan darurat ini". Belarus telah mendukung tindakan Rusia, yang disebut Moskow sebagai "operasi khusus".
Berlaku setidaknya hingga 20 April, tindakan itu memungkinkan polisi untuk menghapus akses ke outlet media hingga 72 jam untuk "disinformasi", "propaganda perang" atau "hasutan kebencian" yang berkaitan dengan invasi, kata parlemen.
"Mosi ini membatasi kemampuan untuk mengatakan bahwa 'Putin hebat' dalam pertemuan (publik), dan untuk menyebarkan propaganda perang dan disinformasi," kata Perdana Menteri Ingrida Simonyte, merujuk pada Presiden Rusia Vladimir Putin yang dilansir dari Reuters.
"Saya pikir tidak ada seorang pun di aula parlemen ini yang tertarik agar (propaganda dan disinformasi Rusia) ini meracuni tekad dan keinginan rakyat Lituania untuk membantu Ukraina," tambahnya.
Langkah baru ini juga akan melarang pengambilan gambar, pembuatan film atau "mengumpulkan informasi di lokasi" tentang pergerakan tentara atau infrastruktur energi strategis.
Stasiun TV dan radio yang didirikan atau dikendalikan oleh mata pelajaran Rusia atau Belarusia dilarang kecuali dinyatakan lain atau jika disiarkan dari dalam Uni Eropa. Lithuania juga akan berhenti mengeluarkan visa untuk Rusia dan Belarusia.
Beberapa partai oposisi menentang undang-undang tersebut pada hari Kamis, menyebutnya sebagai pembatasan hak-hak dasar yang paling ketat sejak negara Baltik itu meninggalkan Uni Soviet tiga dekade lalu.
"Pemerintah sebenarnya mengatakan, setiap warga negara Lituania berpotensi menjadi mata-mata yang direkrut atau penyabot. Ini sangat berbahaya," kata anggota oposisi Saulius Skvernelis kepada wartawan.
Skvernelis merupakan sebuah partai yang memimpin dengan 16 anggota parlemen di parlemen dengan 141 kursi.
