JAKARTA - Stok beras di dalam negeri saat ini sangat melimpah karena beberapa daerah secara bersamaan melakukan panen raya. Indonesia tidak perlu melakukan impor karena stok beras dalam negeri sangat banyak.
"Semua udah panen, semua udah kelebihan stok (beras), terus pertanyaannya impor untuk apa?" kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo di sela-sela panen raya padi sawah seluas 4.000 hektare di Desa Gunung Jaya, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Minggu (6/11).
Mentan (Menteri Pertanian) menyampaikan saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia sudah mempunyai stok pangan yang cukup. Dengan kondisi tersebut, Indonesia tak perlu impor beras. Dengan kondisi stok beras yang aman maka dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Meski stok beras melimpah, Mentan mengajak agar dalam membeli beras petani tidak dipersoalkan jika harganya lumayan mahal. "Dan kalau memang buatan dari Indonesia dari rakyat Indonesia mungkin agak lebih mahal dikit nggak apa-apa juga, itu kata Presiden. Membantu rakyatlah kira-kira begitu," ujar Mentan.
Dia menyampaikan saat ini lumbung beras di Indonesia juga bertambah dari sembilan provinsi kini menjadi 15 provinsi. Namun, dia tidak merinci ke-15 provinsi tersebut. Mentan juga menyebut bahwa Sulawesi Tenggara juga akan menjadi bagian dari lumbung pangan di kawasan Timur Indonesia.
Memiliki "Big Data"
Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi, mengatakan di daerahnya secara umum dalam keadaan surplus beras. Namun, ia mengaku bahwa pihaknya belum berencana melakukan ekspor. "Tentunya ada rencana untuk ekspor ke negara yang kira-kira membutuhkan itu, tapi sementara bagaimana kita mengatasi kebutuhan nasional dulu, terutama dalam rangka mengendalikan inflasi," katanya.
Menanggapi surplus beras di dalam negeri, Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, menegaskan apabila kondisi riil di lapangan surplus beras seperti yang dilaporkan Kementan maka pemerintah jangan impor. "Pemerintah harus berhenti berfikir jalan pintas memenuhi kebutuhan pangan melalui impor, sementara potensi pangan dalam negeri belum sepenuhnya di optimalkan," tegasnya.
Terjaganya stabilitas harga pangan juga akan berdampak pada daya beli masyarakat muaranya adalah perekonomian negara. "BPN harus memangkas mata rantai distribusi juga penting karena panjangnya mata rantai distribusi berdampak signifikan pada harga dimasyarakat," tukasnya.
Dewan Penasihat Institut Agroekologi Indonesia (Inagri), Ahmad Yakub, menambahkan sesuai mandat UU Pangan bahwa pemerintah mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan. Dalam hal ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan sudah tercukupi, kelebihan produksi pangan dalam negeri dapat digunakan untuk keperluan lain.
"Dalam konteks kini, sudah seharusnya kita memiliki big data pangan, neraca pangan. Semisal stok dan produksi beras, dengan teknologi dan kelembagaan Badan Pangan nasional sebenarnya dapat menentukan situasi beras kita secara nasional," kata Yakub.
