Dalam program "ROOTS" yang merupakan kolaborasi dengan Kemendikbudristek dengan Unicef, salah satunya mendorong peran murid dalam pencegahan kekerasan.
JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menyebut, murid berperan penting mencegah kekerasan di sekolah. Dalam program "ROOTS" yang merupakan kolaborasi dengan Kemendikbudristek dengan Unicef, salah satunya mendorong peran murid dalam pencegahan kekerasan.
"Itu sebenarnya bertumpu kepada bukan hanya BK (bimbingan konseling), tapi bertumpukan seluruh guru dalam ruang kelas dan lebih pentingnya lagi murid-murid," ujar Nadiem, dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, di Jakarta, Selasa (6/3).
Dia menerangkan, murid-murid yang paling populer dan berpengaruh dalam setiap ruang kelas menjadi pembela lingkungan yang bebas dari perundungan. Menurutnya, langkah tersebut terbukti jauh lebih efektif secara global.
"Jadi program kunci itu sebenarnya mengandalkan murid-murid yang paling populer, murid-murid yang paling punya pengaruh di dalam setiap ruang kelas," jelasnya.
Masalah Besar
Nadiem menyebut, berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) perundungan merupakan masalah terbesar di satuan pendidikan. Menurutnya, perundungan berdampak buruk terhadap keberlangsungan pembelajaran di sekolah.
Dia menambahkan, pihaknya terus mengupayakan semua pihak agar berkomitmen mencegah terjadinya kekerasan di satuan pendidikan. Pihaknya juga telah menindaklanjuti berbagai kasus dengan mengimplementasikan sanksi-sanksi. "Jadi kami sangat keras, tidak ada kompromi di bidang ini," katanya.
Dia menerangkan, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan asesmen nasional untuk mengukur tingkat kerentanan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan juga intoleransi. Selain itu, saat ini baru pertama kali ada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai semua jenis kekerasan dan pembentukan satuan tugas (Satgas) di setiap sekolah. "Tapi tentunya ini butuh waktu untuk implementasi sampai Satgasnya sangat efektif," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai, pembentukan satuan tugas (Satgas) Anti-bullying saja tidak cukup untuk mencegah perundungan kembali terjadi. Menurutnya, Satgas Anti-bullying untuk dievaluasi keefektifannya.
"Karena juga masih ada tendensi mungkin sekolah atau kampus agak menutup-nutupi gitu ya. Mereka tidak ingin ketahuan juga bahwa masih ada kejadian seperti itu di satuan pendidikannya," terangnya.ruf/S-2
