Pengajuan mundur secara massal pejabat Dinas Kesehatan Banten diharapkan tidak mengganggu pelayanan. Terlebih di masa pandemi, Dinkes memegang peranan penting.
SERANG - DPRD Banten meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten segera mengambil langkah-langkah sebagai upaya antisipasi, jangan sampai mundurnya 20 pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten bisa mengganggu pelayanan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
"Kalau memang itu benar-benar mundur dari jabatannya, Pemprov Banten segera mencari untuk penggantinya. Jangan sampai pelayanan masyarakat terganggu gara-gara persoalan ini. Apalagi saat ini Dinkes yang memiliki peranan penting di tengah pandemi Covid-19," kata Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prayogo, di Serang, kemarin.
Budi mengatakan DPRD Banten meminta Pemprov Banten untuk segera menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini, terutama berkaitan dengan pelayanan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 oleh Dinkes Banten.
"Ya kalau memang dinon-job-kan, segera mencari pejabat baru. Karena tidak mungkin program berjalan kalau tidak ada pejabatnya yang melaksanakan. Apalagi situasi saat ini masih pandemi," kata politisi PKS ini pula.
Budi juga meminta ke depan agar pejabat di Dinkes Banten khususnya, membangun komunikasi yang baik antarpimpinan dengan bawahan, sehingga tercipta suasana organisasi dan kerja sama yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sekda Provinsi Banten, Al Muktabar, mengatakan pihaknya sudah meminta keterangan 20 pejabat yang menyatakan mengundurkan diri. Pihaknya sudah mendapatkan berbagai informasi serta alasan-alasan para pejabat tersebut mengundurkan diri.
"Mereka alasannya berbeda-beda. Ini sedang kami analisa dan segera disampaikan kepada Pak Gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Provinsi Banten," kata Al Muktabar.
Hak Individu
Menurutnya, keputusan untuk mundur sebagai pejabat adalah hak individu karena memang ada aturan yang mengatur itu. Namun demikian, karena ini diajukan secara kolektif, maka pihaknya melakukan kroscek atau klarifikasi kepada masing-masing pejabat tersebut mengenai alasan mundurnya dari jabatan saat ini.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mulai melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan terhadap 20 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Kesehatan Banten tersebut dilakukan setelah adanya surat pengunduran diri secara massal dari jabatan mereka di instansi tersebut.
Pemeriksaan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar, sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Banten serta sebagai ketua pembina aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut di Pendopo Gubernur Banten di Serang, Rabu lalu.
Sejumlah pejabat Dinkes masuk satu persatu untuk menjalani pemeriksaan sejak pukul 08:00 WIB. Pemeriksaan para pejabat tersebut dilakukan secara tertutup dan dijaga ketat oleh pihak Pengamanan Dalam (Pamdal) Pendopo Gubernur Banten.
Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin mengatakan pihaknya memanggil para ASN tersebut dalam rangka memintai keterangan dan klarifikasi terkait dengan dasar pengunduran diri mereka dari jabatannya di Dinkes Banten.
