Pada Rakornas Penanggulangan Bencana, Menko PMK menyatakan bahwa guna mendukung upaya pengurangan risiko bencana, maka penting dilakukannya pemetaan daerah rawan bencana di setiap wilayah
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menekankan mengenai pentingnya pemetaan daerah rawan bencana di setiap wilayah guna mendukung upaya pengurangan risiko bencana.
"Koordinasi dan pemetaan daerah rawan bencana menjadi prioritas penting dalam rangka penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana," katanya pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2023, di Jakarta, Kamis (2/3).
Muhadjir mengatakan bahwa Kemenko PMK bersama seluruh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah akan segera melakukan identifikasi daerah yang rawan bencana secara komprehensif dan ia berharap nantinya akan ada data kebencanaan yang terpusat yang terkoordinasi dengan Kemenko PMK dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Setiap daerah akan punya data terpusat dan terkoordinasi dengan BNPB serta Kemenko PMK, sehingga sinkronisasi kebijakan dapat diperkuat dan disesuaikan kebutuhannya di setiap daerah," kata dia.
Muhadjir juga mengajak setiap pemerintah daerah untuk terus memperkuat upaya mitigasi atau pengurangan risiko bencana. "Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai pentingnya pra bencana dan penanganan bencana pada tahap awal," ungkap dia.
Muhadjir menambahkan, pesan Presiden Joko Widodo mengenai penguatan sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, masalah tata ruang, dan juga terkait konstruksi tahan gempa harus jadi perhatian bersama.
"Hal ini harus menjadi perhatian bersama terutama bagi daerah yang rawan bencana," ucap dia.
Muhadjir juga mengatakan bahwa kurikulum kebencanaan yang sudah berjalan di sekolah akan lebih ditingkatkan pelaksanaannya. Menurut dia, kurikulum menjadi bagian yang penting dari upaya mitigasi bencana. "Kita akan meningkatkan fungsinya. Sehingga nanti kurikulum di sekolah tidak seragam seluruh Indonesia, tetapi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah," imbuh dia.
Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo, meminta pemda untuk memasukkan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan sehingga jelas lokasi rawan bencana yang tidak boleh menjadi sasaran investasi.
"Daerah itu harus memasukkan risiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya. Ada perencanaannya," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Rakornas Penanggulangan Bencana.
Dengan masuknya risiko bencana ke dalam rencana pembangunan, kata Presiden Joko Widodo, maka terdapat informasi yang jelas lokasi yang boleh atau tidak menjadi sasaran pembangunan. Ant/I-1
