JAKARTA - Momen Puasa Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini menjadi salah satu alasan untuk semua pihak waspada agar kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dapat segera diantisipasi sedini mungkin dan tidak menjadi persoalan yang mengganggu momen spesial masyarakat Muslim tersebut.
"Pesan Presiden selama masa Puasa Ramadan dan Lebaran jangan ada persoalan Karhutla," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, ketika memimpin rapat Rapat Teknis pemantapan langkah pencegahan Karhutla sekaligus antisipasi karhutla tahun 2021, Rabu (28/4).
Menurut siaran pers yang diterima Koran Jakarta, Kamis (29/4), rapat berlangsung secara daring membahas evaluasi atas upaya-upaya penanggulangan Karhutla periode Januari - April 2021. Dalam rapat tersebut sekaligus dipaparkan oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati prediksi curah hujan untuk enam bulan ke depan (Mei-Oktober) dan tingkat kerawanan terjadinya Karhutla di Indonesia.
Menteri LHK menyatakan perlunya dilakukan rapat ini mengingat data luas areal yang terbakar hingga Bulan Maret 2021 sudah lebih tinggi dari luasan areal terbakar pada periode yang sama di tahun 2020, padahal hampir 80 persen areal Indonesia masih cukup tinggi potensi hujannya.
Menteri Siti menyebutkan jika dilihat dari aspek luas areal terbakar, data menunjukkan jika tahun 2021 luasan yang terbakar telah mencapai 23.783 ha, yang berarti lebih luas dibandingkan periode yang sama di tahun 2020, yaitu 19.372 ha. Menteri Siti pun menyatakan data tersebut mengonfirmasi bahwa terdapat daerah-daerah konvensional terjadinya Karhutla. Di lokasi tersebut ia berharap antisipasi lebih karena di daerah-daerah tersebut kejadian Karhutla selalu terjadi berulang-ulang.
"KLHK akan merintis pemantauan hotspot secara detail dan lebih mendalam di daerah-daerah konvensional ini, mungkin hingga tanggal 5 Mei yang akan datang, karena jika hingga tanggal tersebut terjadi dinamika Karhutla yang meningkat, atau terjadi eskalasi yang berarti, maka akan masih punya cukup waktu untuk mengambil langkah sebelum Lebaran Idul Fitri," jelasnya.
Beberapa daerah konvensional yang disebutkan oleh Menteri Siti meliputi, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Pontianak, Ketapang, Singkawang, Kapuas, Pangkalan Bun, Banjar, dan Tanah Laut.
Sementara itu Kepala BPPT menjelaskan tentang langkah modifikasi curah hujan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) periode akhir Maret hingga 8 April di Provinsi Kalimantan Barat dan Riau. Selanjutnya Sekretaris Utama (Sestama) BNPB melaporkan progress Satgas Permanen di enam provinsi rawan karhutla yang ditopang oleh TNI dan Polri.
Selaras dengan itu Kepala BMKG, Dwikorita menyebut jika lembaganya memperkirakan La Nina di wilayah Indonesia segera beralih menuju Enso Neutral pada Mei 2021, yang salah satunya akan menyebabkan curah hujan pada musim kemarau tahun 2021 di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mendekati pola hujan musim kemarau normalnya.
Hal ini disebutnya akan berdampak pada kondisi curah hujan Bulan Juni - September 2021 di sebagian besar Sumatera dan Jawa yang akan berada pada kategori rendah, sehingga potensi Karhutla di daerah rentan Karhutla akan meningkat.
Untuk itu BMKG merekomendasikan agar semua pihak mewaspadai potensi Karhutla kategori moderat dan tinggi pada bulan Juni - September 2021 di wilayah Riau, Jambi, dan Sumsel, kemudian pada bulan Juli - September 2021 di sebagian wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan bagian selatan, dan pada bulan Agustus - Oktober 2021 di wilayah NTT dan Papua bagian selatan.
Selanjutnya kepala BNPB yang diwakili oleh Sestama BNPB, Dody Ruswandi menyebutkan jika BNPB berdasarkan Inpres No 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan siap sedia membantu penanganan karhutla. Dukungan yang dimaksudkan Dody meliputi sarana operasi pemadaman udara berupa Helikopter Fire Fighting dan Patroli dan Bantuan dukungan untuk Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atas permohonan masing-masing Gubernur.
Berikutnya BNPB bekerja sama dengan TNI/Polri akan memberikan dukungan pembiayaan pengerahan personel TNI/Polri dan masyarakat dalam rangka upaya pencegahan dan pemadaman darat, serta BNPB bekerja sama dengan KLHK akan memberikan dukungan pembiayaan kegiatan partisipatif masyarakat melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA)-Paralegal.
Teknologi Modifikasi Cuaca
Menanggapi potensi terjadinya Karhutla ke depan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Hammam Riza menyebut jika lembaganya terus melakukan TMC. Melalui salah satu Deputinya, Yudi Anantasena, upaya TMC yang dilakukan BPPT bekerja sama dengan KLHK, BNPB, BMKG, TNI, BRGM, BPBD pada bulan Maret -April menunjukkan hasil yang cukup baik dari segi prosentase penambahan curah hujan.
Di Provinsi Riau disebutnya terjadi peningkatan prosentase penambahan curah hujan sebesar 33-64% terhadap curah hujan alamnya atau penambahan curah hujan di lokasi penyemaian awan sekitar 194,3 Juta m3. Kemudian di Provinsi Kalimantan Barat atas upaya TMC yang dilakukan terjadi peningkatan prosentase penambahan curah hujan sebesar hingga 44% terhadap curah hujan alamnya atau penambahan curah hujan di lokasi penyemaiannya.
Atas pemaparan dari berbagai pihak tersebut Menteri Siti sangat berterima kasih dan berharap agar sinergitas dan integrasi kerja penanggulangan Karhutla menjadi semakin baik ke depannya. Hal ini ia ungkapkan untuk mendorong upaya mewujudkan solusi permanen penanganan karhutla yang diminta Presiden agar segera dapat dilakukan.
Pada kesempatan itu juga, Menteri Siti, Kepala BMKG dan Kepala BPPT bersama ahli klimatologi IPB Rahmat Hidayat, dan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Laksmi Dewanti, Deputi Klimatologi Erizal dan TAM LHK Raffles Pandjaitan, membahas tentang upaya perintisan langkah integrasi analisis emisi karbon karhutla, serta analisis perubahan suhu bumi dan suhu dibawah permukaan bumi dalam kurun waktu puluhan hingga seratus tahun.
