Dalam masa konsesi tersebut, investor tak hanya sekedar berdiam dan memperoleh pendapatan, tetapi juga diharuskan melakukan pengembangan.
Jakarta - Skema konsensi terbatas atau limited concession scheme (LCS) dinilai sebagai alternatif pembiayaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sesuai untuk pengembangan infrastruktur di Tanah Air. Sebab, peran aktif investor sangat dibutuhkan dalam skema tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, sepakat LCS perlu dikembangkan sebagai alternatif untuk membiayai proyek infrastruktur nasional. Menurutnya, LCS salah satu sumber pembiayaan infrastruktur terbaik. "Jadi istilahnya, aset tetap di tangan pemerintah, tapi konsensinya yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dan dalam kerja sama itu dia bertindak sebagai investor untuk waktu tertentu," ujar Bambang seusai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu (13/9) malam.
Dalam masa konsesi tersebut, lanjut Bambang, investor sendiri tidak hanya sekadar "duduk tenang" memperoleh pendapatan, tetapi juga diharuskan melakukan pengembangan. Dia menuturkan skema konsesi terbatas dapat diterapkan untuk bandara, pelabuhan, dan pembangkit listrik, yang dianggap masih memberikan ruang untuk pengembangan.
"Jadi, LCS ini bagus sekali untuk proyek infrastruktur yang masih memungkinkan pengembangan. Investor yang masuk sebagai share concession tadi, ia kan ingin penerimaannya tidak semata ketika ia masuk, ia ingin lebih besar. Nah, untuk lebih besar, selain ia efisiensi segalam macam, pelayanan lebih bagus, ia juga harus tambah fasilitas kan.
Kalau bandara, misalnya, ia tambah terminalnya, runway-nya," kata Bambang. Bambang menuturkan skema LCS sendiri sudah diterapkan di berbagai macam negara dan salah satu negara yang sukses menerapkan LCS adalah Turki di mana bandara-bandara besar di negara tersebut memakai skema LCS.
Skema konsesi terbatas atau LCS sendiri saat ini masih dirancang oleh pemerintah. Skema tersebut menawarkan pemberian konsesi kepada swasta di aset infrastruktur yang sudah beroperasi dan menghasilkan keuntungan. LCS dirancang untuk menarik keterlibatan swasta dalam membiayai proyek infrastruktur. Banyaknya variasi instrumen investasi untuk pembiayaan infrastruktur dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) memang diperlukan.
Skema PINA dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) memang bisa menjadi solusi mengatasi kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur nasional yang besar melalui keterlibatan swasta. PINA menjadi solusi mengatasi keterbatasan APBN dengan skema creative financing, sekaligus menjadi solusi penguatan ekuitas BUMN tanpa mengandalkan penyertaan modal negara (PMN).
Keterbatasan APBN
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menilai LCS menjadi instrumen pendanaan baru proyek infrastruktur di tengah keterbatasan pembiayaan dari APBN.
"Intinya kita itu cari instrumen yang masih bisa dikembangkan dan ditambah agar keikutsertaan masyarakat dan swasta makin luas. Supaya apa? Supaya jangan semuanya APBN, karena APBN itu pada akhirnya terbatas," kata Darmin.
mad/Ant/E-10
