MOSKWA - Media dari Russia pada Selasa (12/7) melaporkan bahwa pemimpin junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, sedang melakukan mengunjungi Moskwa. Kunjungan itu terjadi ketika Amerika Serikat (AS) berjanji untuk menekan rezim militer di Myanmar atas dilancarkannya kudeta pada Februari 2021 lalu.
Kedutaan Besar Russia di Myanmar mengatakan kepada kantor beritaInterfaxbahwa Jenderal Senior Hlaing berada di Moskwa dalam sebuah kunjungan pribadi.
"Dia berencana untuk ambil bagian dalam pembukaan pusat budaya Myanmar," demikian pernyataan dari Kedutaan Besar Russia di Myanmar.
Media pemerintah Russia melaporkan bahwa pemimpin junta militer itu juga akan bertemu dengan pejabat dari badan antariksa dan nuklir Moskwa.
Pertemuan di Bangkok
Pengumuman kunjungan itu terjadi dua hari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, bersumpah untuk terus menekan junta saat ia bertemu dengan enam pemimpin aktivis demokrasi muda dari Myanmar dalam kunjungan ke negara tetangga Thailand.
Dalam pertemuan di Bangkokpada Minggu (10/7) itu, Menlu Blinken, mendesak negara-negara di kawasan Asia tenggara untuk berbuat lebih banyak guna menekan pemerintah militer Myanmar untuk kembali kepada pemerintahan demokratis.
Myanmar masih terjerumus dalam kerusuhan sipil setelah kudeta militer di negara itu menggulingkan pemerintah yang dipimpin sipil pada Februari 2021. Sejak merebut kekuasaan lewat kudeta, pemerintah militer Myanmar telah menahan ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi. Tak hanya itu, ada lebih dari 91.000 orang yang mengungsi dari Myanmar saat ini tinggal di Thailand, sebagian di antaranya melarikan diri setelah mengalami penganiayaan dari pemerintah militer.
Menlu Blinken berbicara selama hampir satu jam dengan para pemimpin aktivis demokrasi muda dari Myanmar itu yang berbasis di Thailand membahas tentang situasi di negara asal mereka.
Kelompok tersebut membahas perlunya lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi Myanmar, sebuah proposal untuk meloloskan sebagian dari dana senilai 1 miliar dollar AS yang dibekukan oleh pemerintah AS.
Kelompok itu juga membahas penetapan alokasi untuk program sipil seperti pendidikan daring, serta keprihatinan mengenai perlakuan terhadap etnis minoritas di Negara Bagian Rakhine.
Setelah pembicaraan tersebut, Menlu Blinken mengatakan pada wartawan mengatakan bahwa para pemimpin aktivis demokrasi muda dari Myanmar tetap berkomitmen untuk membangun masa depan yang demokratis.AFP/VoA/I-1
