Partai Republik AS akhirnya bisa menyudahi kebuntuan setelah DPR AS memiliki ketua baru yaitu Mike Johnson
WASHINGTON DC - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) akhirnya memilih ketua baru pada Rabu (25/10), mengakhiri pertikaian sengit Partai Republik selama beberapa pekan yang melumpuhkan Kongres pada saat terjadi krisis internasional dan dalam negeri.
Mike Johnson, calon ke-4 untuk jabatan ketua DPR AS yang diajukan Partai Republik, ternyata bisa memenangkan dukungan dengan suara bulat dari partainya untuk memimpin majelis rendah Kongres, yang terhenti sejak Kevin McCarthy digulingkan dalam kudeta sayap kanan pada 3 Oktober.
"Saya pikir seluruh rakyat Amerika pada suatu waktu memiliki kebanggaan yang besar terhadap institusi ini, namun saat ini, hal tersebut berada dalam bahaya. Dan kita memiliki tantangan di hadapan kita saat ini untuk membangun kembali dan memulihkan kepercayaan tersebut," kata Johnson dalam pidato pertamanya sebagai ketua DPR.
"Keindahan Amerikalah yang memungkinkan anak seorang petugas pemadam kebakaran seperti saya datang ke sini dan mengabdi di ruang suci tempat pria dan perempuan hebat pernah mengabdi di hadapan kita semua," imbuh dia.
Hadapi "Shutdown"
Setelah terpilih, Johnson akan menjadi ketua DPR AS yang paling tidak berpengalaman di era pasca Perang Saudara, karena ia tidak pernah memimpin komite atau memegang peran kepemimpinan senior.
Dalam waktu dekat, ia akan menghadapi kemungkinan penutupan pemerintahan (shutdown) yang bisa mengancam tugasnya, kecuali dia dapat memangkas kesepakatan anggaran tahun 2024 dengan saingannya yang lebih berpengalaman seperti Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer, dan Presiden Joe Biden.
Selain itu Johnson juga diperkirakan akan memimpin pertemuan yang penuh perpecahan mengenai pendanaan untuk Ukraina dan Israel. Segera setelah pidatonya, ia memperkenalkan resolusi yang mendukung sekutu AS di Timur Tengah dalam konfliknya dengan militan Hamas. RUU ini disahkan dengan dukungan dari semua kecuali sembilan anggota Partai Demokrat dan hanya satu orang yang tidak setuju dengan Partai Republik. AFP/I-1