Setelah gagal mengusung Pita Limjaroenrat sebagai PM yang baru, Partai Move Forward menyatakan bahwa mereka mengalah demi memberi jalan kepada Partai Pheu Thai untuk memimpin proses pembentukan pemerintah baru di Thailand.
BANGKOK - Partai reformis yang memenangkan pemilu Thailand baru-baru ini, Partai Move Forward (MFP), pada Jumat (21/7) mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung kandidat saingannya untuk menjadi perdana menteri setelah pemimpin mereka dihalangi oleh militer dan kelompok pro-royalis.
Dalam pernyataannya, MFP mengatakan bahwa mereka akan menempatkan dukungannya di belakang kandidat PM yang diusung Pheu Thai setelah pemimpin MFP, Pita Limjaroenrat, dijegal dalam pemungutan suara pekan lalu oleh senator yang ditunjuk militer.
MFP, yang meraih kemenangan dalam pemilu Mei lalu berkat gelombang dukungan dari pemilih muda dan perkotaan yang frustasi oleh satu dekade pemerintahan yang didukung militer, mengatakan prioritasnya kini bukan untuk mengambil posisi PM, tetapi untuk memulihkan pemerintahan sipil.
"Yang terpenting bukan Pita menjadi PM, tapi fakta bahwa Thailand bisa menjadi negara demokrasi," kata Sekjen MFP, Chaitawat Tulathon. "MFP akan mengizinkan partai kedua, Pheu Thai, menjadi partai utama dari delapan partai koalisi. Dalam rapat parlemen mendatang, MFP akan mendukung calon PM dari Pheu Thai, sama seperti saat Pheu Thai mendukung calon PM MFP," imbuh Chaitawat.
Partai Pheu Thai yang selama ini dipandang sebagai kendaraan politik bagi klan Shinawatra, yang anggotanya termasuk dua mantan perdana menteri yang digulingkan oleh kudeta militer pada 2006 dan 2014, berada di urutan kedua dalam pemilu dan bergabung dengan koalisi delapan partai MFP.
Selama ini Thailand sangat menentang agenda reformis MFP, dan pada Rabu (19/7), Pita diskors dari parlemen oleh Mahkamah Konstitusi. Pengadilan kemudian memutuskan untuk melanjutkan kasus yang dapat membuat Pita didiskualifikasi sebagai anggota parlemen karena memiliki saham di sebuah perusahaan media.
Berdasarkan konstitusi yang berlaku di Thailand, anggota parlemen dilarang memiliki saham di media, meskipun media tersebut sudah tidak beroperasi lagi.
Keyakinan Koalisi
Sementara itu koalisi pemenang pemilu membuat pernyataan bahwa mereka yakin bahwa Thailand akan punya PM baru pada 27 Juli.
"Kami yakin pada 27 Juli kita akan memiliki perdana menteri baru," kata Partai Pheu Thai pada Jumat.
Menurut ketua Partai Pheu Thai, Chonlanan Srikaew, koalisi delapan partai mesti mengumpulkan dukungan lebih banyak lagi dari parlemen Thailand agar bisa membentuk pemerintahan baru.
Pernyataan ini disampaikan Chonlanan setelah MFP menyatakan mengalah demi memberi jalan kepada Pheu Thai untuk memimpin proses pembentukan pemerintah baru di Thailand. Dengan perkembangan terbaru itu maka Partai Pheu Thai akan diberi kesempatan mencalonkan kadernya sebagai perdana menteri baru Thailand.
Namun Chonlanan bahwa menyatakan calon perdana menteri yang akan mereka ajukan masih dibahas.AFP/Ant/I-1