JAKARTA - Pemerintah akan menggabungkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkutan umum, Perum Damri dan Perum PPD. Pengabungan kedua perusahaan berpelat merah itu dimaksudkan untuk penguatan BUMN angkutan bus.
Menteri BUMN, Erick Thohir, meyakini penggabungan tersebut akan memperkuat kondisi perusahaan. Perusahaan hasil penggabungannya, kata dia, nanti dapat lebih fokus pada upaya maksimal untuk meningkatkan kinerja dan perluasan pasar ke depan.
"Kebetulan keduanya terdampak oleh pandemi Covid-19. Penggabungannya nanti lebih memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan," ujar Erick Thohir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/12).
Restu yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyatukan dua BUMN angkutan umum yakni Perusahaan Umum (Perum) Damri dan Perum PPD, merupakan upaya strategis yang didorong Kementerian BUMN dalam menyehatkan kedua perusahaan tersebut.
Erick Thohir mengemukakan merger kedua perum ini merupakan aksi korporasi yang didasari oleh kondisi bisnis keduanya yang ekuivalen. Penyatuan menjadi langkah terbaik, katanya, agar kedua perum tersebut tidak tumpang tindih akibat memiliki fokus bisnis sama.
Perum PPD (Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta) yang berdiri sejak 1920 menggunakan berbagai jenis kendaraan untuk menunjang operasionalnya. Saat ini armada Perum PPD terdiri dari unit Transjabodetabek, unit JA Connexion, unit JR Connexion, unit pariwisata, unit angkutan karyawan serta unit yang digunakan sebagai Transjakarta.
Sementara itu, Perusahaan Umum DAMRI (Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia) sejak berdiri pada 1946 hingga saat ini masih tetap konsisten menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara jasa angkutan penumpang dan barang dengan menggunakan bus dan truk di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kini, DAMRI melayani angkutan kota, angkutan antarkota, angkutan pemadu moda khusus bandar udara, angkutan pariwisata, angkutan logistik, angkutan keperintisan, dan angkutan lintas batas negara.
Sebelumnya melalui Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan Damri diusulkan mendapat PMN pada 2023 sebesar 870 miliar rupiah. Damri akan menjalankan penugasan dalam penyediaan armada untuk jalur perintis, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), armada bus listrik perkotaan, serta meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan.
