JAKARTA- Peran data sangat krusialdalam pengambilan keputusan dan mencapai visi pemerintah. Karena, kehadiran data dan informasi dapat mempengaruhi pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat.
Data juga sangat berperan dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas. Sehingga, kebijakan yang diambil berdasarkan data itu tepat sasaran. Serta menjawab permasalahan di tengah-tengahmasyarakat.
Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo saat hadir di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan Badan Pusat Statistik (BPS), di Jakarta, Selasa (31/8).
Maka, kata mantan Menteri Dalam Negeri tersebut, perpanjangan kerja sama antara Kemenpan RB dan BPS dalam penyediaan,pemanfaatan, dan pengembangan statistik bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat penting. "Saya menyambut baik perpanjangan kerjasama antara Kemenpan RB dengan BPS," kata Tjahjo.
Menteri Tjahjo pun berharap, dengan diperpanjangnya kerja sama ini, pembuatan kebijakan dalam bidangpendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi lebih baik lagi. Setidaknya, ada beberapa manfaat dari kerjasama yang dilakukan. Pertama, pembuatan kebijakan dalam bidangpendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dapat menjadi lebih terarah.
Tentunya dengan perhatian yang terarah secara tepat dan efisien," katanya.
Kedua, lebih disesuaikan, kata Tjahjo. Sehingga tanggapan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Ketiga lebih gesit. Artinya,mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan keadaan. Dan keempat lebih eksperimental, dengan pengujian waktu nyata tentang bagaimana masalah merespons berbagai strategi.
"Selain itu, melalui kerja sama ini diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran teknologi dan pengetahuan, khususnya dalam pengelolaan datastatistik. Secara lebih lanjut, pengumpulan, analisis, dan penyebaran data dapat memberikan dukungan pengambilan kebijakan dengan tepat," tutur mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Menteri Tjahjo menambahkan, gagasan bahwa pemerintah harus mendasarkan keputusannya pada bukti, data, dananalisis rasional tentulah bukan hal yang baru. Namun, peluang untuk mengkristalkan masalah dan menyoroti solusi yang efektif membawa halbaru sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan informasi.
"Penyebaran teknologi, pembuatan data, pengembangan kebijakan, dan pengukuran kinerja perlu dipandang sebagai satu kesatuan yang penting jika ingin melaksanakan reformasi birokrasi dengan kebijakan yang berbasis padadata," ujarnya.
Menurut Tjahjo, hal ini terjadi dalam skala global dan menghadirkan tanda-tanda positif dalam pembuatan kebijakan. Apalagi, pergeseran dunia yang terus menuju masifnya teknologi digital menghadirkan peluang yang cerah. Maka, sangat penting bagi pemerintah untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan moemntum tersebut.
"Semoga kita semua dapat segera beradaptasi menuju kebiasaan baru dalam kondisi pandemi Covid-19,menuju tercapainya visi Presiden yakni terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong," kata mantan Sekjen PDI Perjuangan tersebut mengakhiri sambutannya.
