MAGETAN - Birokrasi hadir untuk melayani. Bukan dilayani. Karena bagaimana pun, birokrasi adalah representasi dari pemerintah. Cermin dari sebuah negara. Maka, kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) bisa mendorong menguatnya budaya melayani. Budaya melayani masyarakat.
Demikian diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo saat me-launching MPP Kabupaten Magetan, di Kota Magetan, Jawa Timur.
Seperti diketahui, pada Senin (5/4), Menteri Tjahjo hadir di Magetan, untuk me-launching MPP Kabupaten Magetan. Ikut hadir di acara tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
"Saya pun mengingatkan bahwa MPP harus bisa menghilangkan ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antar instansi, serta bisa membangun kerja sama, bangun budaya melayani," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya yang diterima Koran Jakarta, Selasa (6/4).
Menurut Tjahjo, MPP itu adalah simbol bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan prima. Karenanya, ia minta, seluruh jajaran di Pemkab Magetan untuk tetap berinovasi. Sehingga dapat memberi pelayanan prima kepada masyarakat.
"Saya berharap MPP yang hadir di Magetan mampu mengakselerasi kinerja ASN penyelenggara pelayanan publik, mengubah wajah birokrasi yang kaku menjadi lebih modern, dan menjadikan birokrasi yang responsif serta akuntabel," katanya.
Menteri Tjahjo juga mengungkapkan, bahwa MPP Kabupaten Magetan merupakan MPP yang ke-38 yang telah diresmikan di seluruh Indonesia dan menjadi yang kelima di Jawa Timur.
Tentu, dirinya sebagai Menpan RB mengapresiasi atas upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam membangun MPP ini, meskipun di tengah kondisi pandemi.
"Ini menjadi bukti keseriusan dan semangat melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana visi misi Presiden Jokowi, khususnya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya," ujarnya.
Menteri Tjahjo berharap, hadirnya MPP di Magetan bisa menjadi karpet merah bagi investasi. Karena itu,ia minta agar pelayanan yang maksimal kepada investor bisa diberikan. Sebab saat ini hanya investasi dan ekspor yang bisa menjadi pengungkit ekonomi disituasi pandemi. Selanjutnya, bantu pengembangan UKM, khususnya yang melakukan ekspor. Karena potensi UKM sangat besar.
"Masih banyak UKM yang belum tahu produk yang memiliki nilai keunggulan dan berpotensi untuk di ekspor, termasuk negara mana saja yang bisa menjadi tujuan pasar produk UKM. Kunci ekonomi kita ada dua yaitu, investasi dan ekspor, kita tidak bisa selalu mengandalkan APBN yang sangat terbatas," katanya.
Tidak lupa Menteri Tjahjo juga mengingatkan, bahwa butuh komitmen untuk memperkuat dan menggunakan produk lokal dari masyarakat. Dengan menggunakan produk lokal, maka akan menyelamatkan ekonomi nasional dari resesi. Munculnya demand terhadap produk lokal, itu akan meningkatkan konsumsi dan memperluas lapangan kerja.
"Di sinilah MPP juga dapat memberikan kontribusinya, walaupun tidak secara langsung tetapi adanya kemudahan-kemudahan dan kecepatan yang diberikan bisa berdampak positif terhadap perekonomian daerah," ujar mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.
Suatu MPP juga, kata Tjahjo, mutlak harus memiliki dan menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan business process-nya. Penggunaan aplikasi dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib digunakan. Terlebih untuk layanan-layanan yang saling terkait satu dan lainnya seperti perizinan. Koordinasi antar dinas harus lebih ditingkatkan.
"Bangun sistem yang saling terintegrasi antar OPD, permudah kinerja kita, percepat kinerja kita, dan berikan kepastian kepada masyarakat," katanya.
Transformasi digital dan penggunaan teknologi informasi, lanjut Tjahjo, akan menjadi pendukung terhadap kecepatan-kecepatan layanan yang diberikan dalam masa pandemi seperti ini. Pola kerja dan pelayanan yang mulai meminimalisir tatap muka memaksa birokrasi agar segera berkaca dan berbenah.
"Bagaimanapun, sekarang kita sudah tertinggal dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pelayanan publik jika dibandingkan dengan negara lain. Dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi pada rapat terbatas Perencanaan Transformasi Digital, Agustus lalu, Presiden berpesan "bahwa di masa pandemic dan next pandemic telah mengubah secara struktural cara kerja, cara beraktifitas, cara berkonsumsi, cara belajar, cara bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online dan digital," tuturnya.
Perubahan perilaku masyarakat seperti inilah menurut Tjahjo, yang perlu segera diantisipasi. Disiapkan. Dan direncanakan secara matang. Maka, kehadiran MPP diharapkan menjadi kunci untuk menopang kenaikan target tersebut. Selain itu, MPP juga diharapkan membawa dampak positif kepada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah. MPP juga harus bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan tentunya mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
"Pembentukan MPP dibutuhkan komitmen pimpinan yang kuat, karena melibatkan berbagai instansi vertikal dari kementerian maupun lembaga, BUMN atau BUMD, serta swasta. Tantangan yang dihadapi tentunya beragam, dan berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya," katanya.
Setelah MPP terbentuk, kata dia, bukan berarti tak ada tantangan. Justru setelah MPP terbentuk, tantangannya yaitu bagaimana mempertahankan eksistensi dari mal itu sendiri, dan bagaimana dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik lagi dari sebelumnya.
Hari Selasanya (6/4), Menteri Tjahjo menyambangi Kabupaten Bojonegoro, juga untuk meresmikan MPP di kabupaten tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwapenyelenggaraan MPP merupakan sebuah terobosan baru dalam pelayanan publik. Ini juga merupakan wujud dari arahan Presiden Jokowi untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat.
"MPP di Kabupaten Bojonegoro ini tentu harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak hanya mudah dan cepat, layanan di MPP juga harus mampu menyerap investasi secara luas, mengembangkan komunitas UMKM dan tentu dengan layanan yang berbasis elektronik atau menggunakan teknologi informasi," imbuhnya.
Ditambahkannya, dengan diresmikannya MPP ini, Menteri Tjahjo berharap pelayanan publik di Bojonegoro juga ikut bertransformasi. Transformasi ini dimulai dengan mengubah kebiasaan penggunaan kertas dokumen menjadi lebih paperless.
"Gunakan tidak hanya e-government tetapi tingkatkan menjadi smart government, dan ubah kepuasan masyarakat menjadi kebahagiaan masyarakat untuk mewujudkan transformasi pelayanan publik yang prima," pesannya.
Ia juga mengingatkan bahwa MPP bukan sekedar gedung. Bukan sekedar formalitas. Bukan sekedar memasukkan berbagai layanan didalamnya. Dan tidak sekedar mewah seperti layaknya pusat perbelanjaan. Tetapi MPP harus bisa menghilangkan ego sektoral antar OPD, antar instansi, serta bisa membangun kerjasama, bangun budaya melayani, dan menjadi simbol bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan prima.
"Semoga MPP ini memberikan manfaat luas bagi kepentingan masyarakat, dan dapat menjadi role model serta menularkan ilmunya bagi daerah lain disekitarnya. Mengingat saat ini banyak daerah yang sedang berlomba-lomba untuk mendirikan MPP di daerahnya masing-masing," katanya.
