Air minum harus sudah terdistribusi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Juni tahun ini.

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan air minum harus sudah terdistribusi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Juni tahun ini

"Pekan depan saya mau ke IKN untuk melihat progres terakhir, supaya Juni targetnya untuk hal-hal yang krusial di mana target Juni air minum harus sudah masuk," ujar Basuki di Jakarta, Selasa (16/4)

Dirinya menambahkan, distribusi air minum di IKN penting agar dapat dimanfaatkan ketika pemindahan awal pemerintahan ke ibu kota baru pada tahun ini.

"Supaya Juli (air minum) sudah bisa kita manfaatkan untuk kepindahan ke IKN," katanya.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, prinsip dasar infrastruktur air di IKN yakni pengelolaan sumber daya air bertujuan untuk menyediakan akses air minum, air untuk kebutuhan ekonomi dan lingkungan, perlindungan sumber air dari polusi-termasuk melalui sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) yang aman dan berkelanjutan, serta pengurangan risiko banjir dalam satu sistem pengelolaan air terpadu.

Prinsip pengelolaan sumber daya air-di dalamnya termasuk penyediaan infrastruktur, dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan melalui proses konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air, yang didukung oleh partisipasi masyarakat dan sistem informasi yang handal.

Prinsip pengelolaan air keberlanjutan bertumpu pada tiga elemen yaitu ketahanan, yaitu sistem air dapat beradaptasi dengan iklim dan pertumbuhan kota pada masa depan serta mengurangi risiko.

Kemudian efisiensi, yaitu penggunaan air dengan bijak dan investasi yang tepat, serta kualitas yaitu perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Elemen tersebut dapat dilakukan melalui prioritas penggunaan sumber air permukaan, pengolahan air limbah dan daur ulang air, serta mengadopsi pendekatan terintegrasi antara sistem pengelolaan air secara konvensional dan pengelolaan berbasis alam.

Dengan capaian itu, fokus pembangunan IKN saat ini adalah menyiapkan ekosistem utama agar siap digunakan pada upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024, seperti Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk Istana Presiden dan lapangan upacara dapat berfungsi pada Juni 2024.

Pekerjaan infrastruktur IKN dibagi ke dalam dua tahapan. Tahap 1 adalah paket pekerjaan yang terkontrak sebelum Maret 2023, terdiri atas 40 paket senilai hampir Rp25 triliun.

Untuk Tahap 2 terdiri atas 49 paket pekerjaan fisik yang terkontrak setelah Maret 2023 hingga akhir 2024 senilai Rp43 triliun. Progres Tahap 2 baru mencapai 25 persen

Kementerian PUPR hingga saat ini sedang menyelesaikan pembangunan 36 rumah jabatan menteri di IKN yang terbagi di dua kawasan, yakni 24 unit rumah di persil 104 dan 12 unit di persil 105. Seluruh pembangunan rumah tapak jabatan menteri ini ditargetkan selesai pada Juli tahun ini. Ant/and

Baca Juga: